Proyek Apartemen Pertamina Cilacap Rp 384 Miliar Disebut Mubazir

11600

JAKARTA (INDOPETRO)-


Proyek RDMP Cilacap memakan korban. Pasalnya, apartemen Pertamina RU (Refinery Unit) IV Cilacap senilai Rp 384 miliar yang baru dibangun dan diserahterimakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero Tbk) pada Juni 2017 kepada PT Pertamina (Persero) setelah dibangun selama 1 tahun, terhitung sejak 6 Juni 2016, ternyata hanya 2 unit.

Menurut Direktur Eksekutif 98 Insitute,
Sayed Junaidi Rizaldi, apartemen tersebut hanya bisa dihuni oleh karyawan Pertamina tak lebih selama 2 bulan saja, karena hampir semua gedung mengalami keretakan, khususnya pada kolom strukturnya, sehingga sangat mengancam keselamatan jiwa karyawan Pertamina setelah peristiwa gempa 15 Desember 2017 sudah dikosongkan apartemennya.

“Padahal proyek ini awalnya dibangun merupakan bagian dari proyek RDMP (Refinery Develoment Master Plan) Cilacap bernilai Rp 384 miliar dan Balikpapan senilai Rp 497 miliar,” kata Sayed dalam keterangan persnya, Senin (14/5/2018) di Jakarta. Kode paket, lanjut Sayed, 1503161301 E Procurument Rifining Project Direktorat Pengolahan Pertamina sesuai Pengumuman Praqualifikasi nomor PML -014 /AP-RP / 2016 tanggal 15 Maret 2016, untuk tempat tinggal karyawan Pertamina.

Sejak pasca gempa yang terjadi pada 15 Desember 2017 di Cilacap, hampir semua gedungnya retak pada dinding dan tulang betonnya. “Anehnya banyak bangunan lain berumur lebih tua di sekitar gedung ini tetapi tidak mengalami kerusakan serius, sehingga kerusakan parah terhadap 2 unit apartemen yang baru dibangun masing masing setinggi 10 lantai diduga akibat salah dalam membangun konstruksi dasarnya atau karena kualitas bangunannya tidak sesuai bestek dalam kontrak. Bisa jadi diduga sangat kental potensi korupsinya,” cetus Sayed.

Dari aspek Geologi, Cilacap merupakan jalur sesar, banyak penelitian Geologi dilakukan di sekitar daerah ini terkait jenis batuan dan struktur Geologinya. Baik oleh Direktorat Geologi Bandung maupun dari mahasiwa yang sedang melaksanakan tugas akhir di ITB. Karena itu, imbuh Sayed, ada kemungkinan telah terjadi pengabaian faktor potensi gempa terhadap pembangunan apartemen ini.

“Dugaan tersebut teramat kuat berdasarkan informasi studi AMDAL untuk membangun kantor pusat Kilang Cilacap baru mulai ditenderkan pada 2 Febuari 2016. Dari tata waktunya bisa diduga kantor utama dan apartemen dibangun tanpa menunggu hasil AMDAL,” tandasnya.

Apabila terbukti, kata Sayed, Pertamina sebagai pemrakarsa proyek tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan AMDAL dari Komisi Pusat untuk membangun apartemen tersebut, maka secara korporasi bisa dijerat pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Apalagi sudah terjadi kerugian negara, maka dewan Direksi Pertamina dan PT Pembangunan Perumahan bisa dijerat Pasal Korupsi sesuai Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas Sayed. Oleh karena itu, kata Sayed, untuk menghindari kerugian lebih besar bagi Pertamina, sebaiknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) segera melakukan penyelidikan dimulai dari konsultan perencanaan maupun kontraktor pelakasana pembangunannya dan konsultan pengawasnya.

“Sejalan dengan proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh KPK sebaiknya manajemen Pertamina untuk sementara waktu supaya tidak melibatkan LAPI ITB dan kontraktor PT Pembangunan Perumahan untuk proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Pertamina,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pertamina telah menunjuk konsultan LAPI ITB sebagai perencana pembangunan apartemen pada akhir tahun 2015. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*