Bocornya Rekaman Pembicaraan Menteri BUMN-Dirut PLN, Bagian Operasi Intelijen?

29400
eSPeKaPe : Polri Usut Penyebar Rekaman Pembicaraan Menteri BUMN - Dirut PLN

JAKARTA (INDOPETRO)- Percakapan telepon yang diduga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir tengah viral di media sosial. Diketahui, pembicaraan keduanya cukup serius membahas soal fee suatu proyek. Kontan saja perbincangan ini mendapat respon dari berbagai pihak. Mulai pengamat energi hingga Kementerian BUMN.

Percakapan tersebut diunggah di akun instagram @jokerpolitik dalam bentuk vidio yang kemudian diisi suara rekaman tersebut.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman merasa heran mengapa percakapan tersebut bocor dan bisa tersebar ke publik.

“Ini kok bisa ada sadapan yang sudah diedit dan keluar. Lalu dipelintir. Apakah ini bagian dari operasi intelijen?” kata Yusri pada sejumlah media, Sabtu (28/4/2018) di Jakarta. Dirinya berharap penegak hukum dapat melacak siapa tokoh dibaliknya.

“Potongan rekaman yang sudah diedit dan tidak utuh memang diduga sebagai upaya pembunuhan karakter terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basyir,” tandasnya. Tidak menutup kemungkinan akan berpotensi merusak kinerja Pemerintahan JKW-JK.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, tidak menampik bahwa memang benar Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.

Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.

Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu pun Menteri Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan. Sehingga BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.

Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG),” kata Imam, Sabtu (28/4/2018).

Sementara itu, terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang jelas dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*