Ada Apa Dibalik Bongkar Pasang Direksi Pertamina

9900
Calon Dirut Pertamina Definitif Harus Ahlinya
Foto: komoditas.co.id

JAKARTA (INDOPETRO)- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak serius mengurus Pertamina. Apa indikasinya?

Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terbitnya SK 39/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

“Kemudian dilanjutkan dengan SK 97/MBU/04/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina seakan membuktikan bahwa gugatan yang diajukan FSPPB di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan hal yang tepat. Di SK 39 dua posisi strategis belum ada pejabatnya dan harus dipelaksana tugas hariankan oleh direksi lainnya. Di SK 97 malah posisi Direktur Utama (Dirut) yang dipelaksana-tugas-hariankan, ini menunjukkan bahwa kedua SK tersebut tidak dibuat dengan kajian ilmiah manajerial yang matang,” kata Arie Gumelar, Presiden FSPPB kepada sejumlah media, Senin (23/4/2018) di Jakarta.
Hal ini juga menunjukkan Menteri BUMN tidak serius mengurus Pertamina dan mengabaikan aspirasi FSPPB.

Di sisi lain, lanjut Arie, gonta-ganti direksi dalam kurun waktu yang singkat dapat memberikan penilaian negatif terhadap pekerja dan perusahaan di tengah permasalahan penghancuran Pertamina secara terstruktur yang saat ini sedang dihadapi perusahaan. “Bagaimana Pertamina akan mencapai visi misi menjadi perusahaan energi kelas dunia kalau setiap direksi baru harus beradaptasi bahkan meriset kembali program kerjanya. Pertamina akan kehilangan momentum dan semakin tertinggal dari pesaing-pesaing di luar,” tegas Arie.

Dia juga menuturkan bahwa formasi Direksi Pertamina merupakan posisi tawar yang tinggi dan seksi sehingga banyak peminatnya dari kepentingan politis hinga para pemburu rente. “Sering kalinya direksi berganti makin menguatkan dugaan adanya kepentingan bisnis dan politik. Seharusnya pemegang saham melakukan dialog dengan pekerja sebelum memutuskan perombakan direksi serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PTUN,” katanya.

Oleh sebab itu, ungkap Arie, FSPPB meminta Dewan Direksi ke depan mampu melawan segala bentuk upaya yang dapat merugikan perusahaan serta meyakinkan tidak akan ada intervensi dari pihak luar termasuk pemerintah sehingga perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan semestinya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*