Strategi Jitu Stabilkan Harga BBM dan Dongkrak Daya Beli Rakyat

5800
Strategi Jitu Stabilkan Harga BBM dan Dongkrak Daya Beli Rakyat
Foto: inikata.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini dipastikan memberatkan masyarakat. Bahkan mendorong kenaikan harga-harga bahan pokok lain. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban menjaga agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang energi tidak kolaps. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi cerdas agar rakyat tidak menderita dan Pertamina sebagai salah satu BUMN tidak bangkrut. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar harga BBM stabil dan BUMN Pertamina tiidak bangkrut.

“Pemerintah harus menjaga agar tidak terjadi inflasi karena inflasi mempengaruhi biaya produksi BBM,” kata Rizal Ramli, ekonom senior, Jumat (13/4/2018) di Jakarta. Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat bekerjasama untuk memastikan inflasi nol. Sekarang ini inflasi berada pada kisaran 4 (+/-1) persen.

Disamping itu, kata Rizal, pemerintah juga dapat melakukan berbagai langkah agar harga minyak mentah tidak berubah, karena harga minyak mentah merupakan komponen utama untuk memproduksi BBM.

“Harga minyak mentah harus dijaga pemerintah agar tidak melebihi US$ 50/barel,” katanya. Dengan demikian harga produk BBM stabil dan bisa lebih murah.

Rizal juga menyarankan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) harus bekerja keras menjamin stabilitas nilai tukar. Hal ini mengingat minyak mentah dibeli dengan mata uang dolar Amerika. “Kenaikan nilai tukar dolar terhadap mata uang rupiah akan langsung memengaruhi biaya pembelian minyak mentah dan biaya impor BBM,” lanjut Rizal.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, imbuh Rizal, juga harus menjamin tidak ada kenaikan pajak karena pajak merupakan pungutan langsung dalan rantai suplai pengadaan BBM. “Berbagai jenis pajak dalam rantai suplai pengadaan BBM merupakan penghambat bagi harga BBM murah bagi masyarakat,” tandasnya.

Dia juga menyarankan agar pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri harus menjamin bahwa tidak ada kenaikan pungutan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses distribusi BBM kepada rakyat. “Bila perlu pungutan Pemerintah Daerah ditiadakan. Selama ini pungutan Pemda masih cukup tinggi dapat mencapai 10%,” katanya.

Hal lain, ungkap Rizal, pemerintah bersama Bank Indonesia harus bekerja keras agar bunga bank rendah karena bunga bank Indonesia yang tinggi menjadi penyebab mahalnya ongkos produksi BBM dalam negeri karena perusahaan yang bergerak dalam rantai suplai BBM harus menutup beban bunga yang besar.

Seperti diketahui, instruksi Bank Indonesia kepada Bank untuk menurunkan suku bunga tidak ditaati perbankan. “Pemerintah harus memperjuangkan sumber utang murah bagi BUMN Pertamina, karena beban bunga utang Pertamina terutama dari Global Bond cukup mahal berkisar antara 6-7 %,” paparnya.

Saat ini Pertamina menanggung utang sekitar Rp. 137 triliun dari pasar keuangan. “Pemerintah harus membantu Pertamina agar bisa dapat utang dengan bunga sangat rendah. Sehingga bisa membayar beban utang yang ditanggung perusahaan ini dan sekaligus membantu pemerintah dalam mendistribusikan BBM satu harga,” katanya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*