PB HMI:Banyak Perusahan Pertambangan Belum Terapkan Good Mining Practice

16700
PB HMI:Banyak Perusahan Pertambangan Belum Terapkan Good Mining Practice

JAKARTA (INDOPETRO)- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA), Pahmuddin Kholik, menyoroti tentang pelaksanaan pasal 33 ayat 2 UU 1945 yang berbunyi, ‘bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.’ Namun faktanya pemerintah dianggap mengabaikan amanah UUD tersebut.

Ketua Bidang PSDA Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Pahmuddin mengatakan,“Banyak perusahaan pertambangan yang memiliki IUP ataupun IUPK tidak menerapkan kaidah-kaidah Good Mining Practice, sehingga pemanfaatan SDA tidak maksimal,” katanya.

Keengganan perusahaan tidak menerapkan kaidah-kaidah Good Mining Practice didasarkan cost dan efisiensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi pihak koorporasi.

“Hal ini jelas bertentangan dengan hakikat dari pengelolaan SDA itu sendiri,” katanya di Kantor Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Jakarta Selatan, Jumat(13/4/2018).

Selain itu ia juga membeberkan, “Jumlah izin usaha pertambangan yang memiliki sertifikat CNC hanya 6.565 perusahaan dari total kurang lebih 10.000 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.Tentu ini menjadi catatan penting bagi pengelolaan SDA, terutama bagi pemerintah sebagai regulator,”tegas Pria asal Cabang Goa Raya ini.

Demikian kata Pahmuddin, “Regulasi-regulasi yang dirilis oleh pemerintah nyatanya hingga hari ini tidaklah makasimal. Sebagai contoh, dalam pasal 68 UU N0. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara bahwasannya luas izin pertambangan rakyat paling sedikit 1 hektar untuk perseorangan, 5 hektar untuk kelompok masyarakat, dan 10 hektar koperasi,”tutupnya. (Gadih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*