Komisi 7 DPR : Skema Gross Split Atau Cost Recovery Tidak Mutlak

21800
Komisi 7 DPR : Skema Gross Split Atau Cost Recovery Tidak Mutlak
Foto: cnnindonesia.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Undang-Undang (UU) yang paling baik adalah yang bisa berlaku selama-lamanya. Termasuk di dalamnya regulasi dalam industri hulu minyak dan gas bumi (Migas).

“Sebenarnya skema PSC Gross Split atau Cost Recovery itu tergantung kondisi saja. Di beberapa negara tidak harus 1 jenis kontrak yang diberlakukan,” kata Kardaya Warnika, anggota Komisi VII DPR RI, Jumat (13/4/2018) di Jakarta. Hal tersebut bergantung pada situasi dan kondisi negara yang bersangkutan.

Menurut Kardaya, yang menjadi patokannya adalah jenis kontrak yang paling dibutuhkan oleh negara. “Di suatu daerah yang sudah tersedia semua fasilitas yang dibutuhkan untuk industri hulu migas, bisa saja pemerintah langsung meminta satu operator untuk menggarap wilayah kerja dengan pembagian sekian-sekian,” katanya. Jadi, tidak perlu lagi menggunakan skema Gross Split atau PSC Cost Recovery.

Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengibaratkan skema bagi hasil atau Production Sharing Cost (PSC) Cost Recovery seperti pemilik lahan sawah dan orang lain sebagai penggarap.

Pemilik lahan sawah adalah pemerintah, sementara penggarap yang diminta menggarap lahan milik pemerintah adalah perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS).

“Misalnya pemerintah punya sawah tapi yang garap orang lain, orang lain itu adalah KKKS,” ujar Arcandra, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Sewaktu penggarap menggarap sawah yang diperintahkan pemilik, didapati hasil kotornya adalah 10 karung. Jika menggunakan skema PSC Cost Recovery, semua biaya operasi beli bibit, perawatan, usir burung, hitung habis biayanya lima karung, dan sisanya tinggal lima karung.

Dari lima karung yang tersisa itu, jika PSC Cost Recovery ada perjanjian antara pemilik dengan pekerjanya itu 85 persen dari 5 karung milik pemilik sawah, maka Kontraktor KKS mendapati 15 persen dari 5 karung dari pemilik lahan.

Dari contoh itu maka dapat disimpulkan pembagian hasil PSC Cost Recovery 85% itu dari produksi dikurangi biaya operasi. Jadi bisa dibayangkan berapa besar porsi negara dibandingkan Kontraktor KKS menggunakan skema Cost Recovery.

Jika diperdebatkan, hal ini tidak akan pernah ada ujungnya. Oleh karenanya, pemerintah akhirnya memutuskan mengubah skema PSC menjadi Gross Split. Di mana, pembagian migas, 57 persen untuk negara dan 43 persen untuk kontraktor, sementara pembagian untuk gas bumi 52 persen ke negara, 48 persen untuk kontraktor.

“Jadi kalau hasil 10 karung, mau si pekerja sawahnya (Kontraktor KKS) pakai pupuk apa, bibit seperti apa, pokoknya dari 10 karung hasilnya, ya 5 karung negara, 5 lagi kontraktor dengan catatan semua cost ditanggung sendiri. Mau cost 8 karung pokoknya 5 karung negara, mau cost-nya lebih rendah tiga karung misalnya, tetap negara 5 karung,” tandasnya.

Di sinilah, kata Arcandra, perubahan skema bagi produksi tidak mempengaruhi negara dan sama sekali tidak merugikan negara. Karena apapun cost-nya semua ditanggung Kontraktor KKS.

Di samping itu, ada hal lain yang menjadi perhitungan mantan Menteri ESDM 20 hari itu, yakni menyangkut behavior atau perilaku Kontraktor KKS.

Kata Arcandra, ada kecenderungan biaya yang dikeluarkan Kontraktor KKS bakal lebih sedikit jika mereka menggunakan biaya dari kantong sendiri. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*