Awas, Revisi UU Minerba Mengancam Industri Hilir Mineral Berharga Dalam Negeri

30100
KESDM Wacanakan Pembatasan Produksi Batubara
Foto: tirto.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Rakyat Indonesia sejatinya patut meminta pertanggungjawaban konstitusi dan moral para anggota DPR RI Komisi VII yang ngotot menyusun revisi Undang-undang (UU) Minerba Nomor 4 Tahun 2009, khususnya terkait hilangnya pasal kewajiban harus melakukan pengolahaan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, sesuai isi pasal 102 dan 103 UU Minerba.

“Berdasarkan copy ‘rancangan revisi UU Minerba’ kami peroleh berisi 285 pasal lebih banyak dari UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 hanya berisi 175 pasal. Meskipun pasalnya lebih sedikit dari rancangan revisinya tetapi isi dan tujuan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 lebih berdaulat dalam mengelola sumber daya alamnya daripada rancangan revisinya karena itu perlu dikritisi dan dipertanyakan ada apa dengan anggota DPR Komisi VII,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman pada sejumlah wartawan, Kamis (12/4/2018) di Jakarta.

Dari kabar yang beredar, rancangan revisi direncanakan¬†akan disahkan di Rapat Paripurna DPR sekitar Juni 2018. “Bila hal itu benar, maka program hilirisasi industri mineral berharga untuk meningkatkan nilai tambah yang bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi akan gagal total,” kata Yusri.

Bahkan bagi investor yang sudah membangun smelter dan sedang membangun, lanjut Yusri, bisa menganggap tidak ada kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia.

“Kalau menelisik isi rancangan UU Minerba itu benar adanya penghilangan pasal 102 dan 103 telah diubah menjadi pasal 177 sampai dengan pasal 181 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan adanya kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Aneh dan lucunya ketentuan ‘pemurnian didalam negeri’ malah akan diatur tersendiri dalam Peraturan Pemeritah (PP), seperti dimaksud pasal 181 ayat c rancangan UU Minerba. Oleh sebab itu, produk revisi UU Minerba yang akan disahkan di Rapat Paripurna DPR diduga merupakan persekongkolan tingkat tinggi, yang melibatkan pengusaha tambang besar dengan penguasa dan anggota legislatif. Sungguh ini pengkhianatan besar terhadap pasal 33 UU Dasar 1945,” tandasnya.

Dia juga menyatakan, perlu diapresiasi sikap pemerintah, diwakili oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan, yang secara tegas mengatakan tidak perlu mengamandemen UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Apalagi UU Nomor 4 Tahun 2009 belum berumur 10 tahun.

“Kalau dipaksakan revisi malah bisa menimbulkan ketidak pastian hukum berinvestasi di sektor minerba. Oleh karena selayaknya seluruh komponen anak bangsa menolak keras rancangan revisi UU minerba yang beraroma kongkalikong. Bisa jadi ngototnya anggota DPR Komisi VII untuk mensahkan dalam Rapat Paripurna diaggap publik sudah menerima banyak sesuatu dari perusahaan tambang besar,” tandasnya.

Dia juga berharap rakyat ingat dan mencatat siapa saja anggota DPR Komisi VII yang ngotot untuk merevisi UU Minerba agar tidak dipilih lagi pada Pemilihan Legislatif 2019. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*