Anggota DPR : Premium Hilang di Pasaran, Masyarakat Terpaksa Beli Pertalite

223900
Komisi 7 DPR : Skema Gross Split Atau Cost Recovery Tidak Mutlak
Foto: cnnindonesia.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Umumnya masyarakat tidak mempersoalkan apakah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium akan dihapus atau tidak. Yang penting BBM penggantinya menyamai harga Premium. “Sekarang harga BBM jenis Premium per liternya Rp 6500 tapi sayangnya tidak ada di pasaran,” kata Kardaya Warnika, anggota Komisi VII DPR pada sejumlah media, Rabu (11/4/2018) di Jakarta. Masyarakat secara tidak langsung dipaksa membeli BBM jenis Pertalite.

Artinya, lanjut Kardaya, rakyat harus menanggung harga BBM Premium dari Rp 6500 menjadi Rp 7800 (harga BBM Pertalite). “Kenaikan inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi,” tandas politisi dari Partai Gerindra ini. Padahal harga BBM di seluruh Indonesia ditentukan oleh pemerintah. “BBM itu kan tidak hanya Premium saja. Ada banyak jenis BBM. Dan tidak hanya Pertamina yang menjual BBM. Shell pun juga menjual BBM. Apakah harganya juga ditentukan oleh pemerintah,” tanya Kardaya. Faktanya harga BBM yang dijual Shell tidak ditentukan oleh pemerintah.

Lebih jauh Kardaya mengungkapkan bahwa Peraťuran Pemerintah (PP) Nomor 191 Tahun 2014 telah menyatakan bahwa pemerintah menentukan harga BBM. “Jadi untuk apalagi pemerintah mengeluarkan regulasi baru lagi,” katanya.

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) akan merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM terkait dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Umum (JBU). Dalam revisi Permen ESDM tersebut secara tegas dinyatakan, jika ada kenaikan harga JBU, maka harus mendapat persetujuan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM.

“Perubahan menyangkut bahan bakar JBU non avtur dan industri, sesuai arahan Presiden, kenaikan harganya harus mempertimbangkan inflasi kedepannya. Pemerintah sangat concern dengan laju inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM jenis pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, karena itu setiap kenaikan harga BBM Jenis Umum sesuai dengan Keputusan MK, jika ada kenaikan maka wajib mendapat persetujuan dari pemerintah terlebih dahulu,” kata Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Arcandra Tahar. Selain pertimbangan inflasi juga mempertimbangkan daya beli masyarakat. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*