Pengamat : Kelangkaan BBM Wujud Pembangkangan Pertamina pada Pemerintah

16800
Pertamina Siap Amankan Pasokan BBM - LPG Ramadhan dan Idul Fitri 2018
Foto: indowarta.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegur  PT Pertamina (Persero) berkali-kali terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Pasalnya, kelangkaan premium telah terjadi di sejumlah daerah, hingga sudah menjadi pemandangan umum di beberapa SPBU yang memasang pengumuman “Premium Habis”.

“Tidak dinaikkannya harga BBM Premium, di tengah kenaikan harga minyak dunia, memang sangat memberatkan bagi Pertamina. Karena Pertamina harus menjual Premium di bawah harga keekonomian, sehingga menimbulkan potensi kerugian (potential loss),” kata Fahmy Radhi, pengamat ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada sejumlah media, Selasa (10/4/2018) di Jakarta.

Direktur Pertamina Elia Massa, lanjut Fahmy, mengklaim bahwa dengan harga acuan Indonesian Crude Price (ICP) pada kisaran US$ 59 per barrel, potential loss bisa mencapai sekitar Rp. 19 triliun. Dengan kenaikkan harga ICP mencapai US $ 70 per barrel, maka potential loss Pertamina akan semakin membengkak, bila pemerintah bersikukuh tidak menaikan harga BBM.

Untuk menekan potensi potential loss, ungkap Fahmy, Pertamina melakukan berbagai manuver termasuk pengurangan pasokan Premium sehingga menyebabkan kelangkaan BBM di sejumlah daerah. Sementara kelangkaan Premium belum reda, Pertamina memutuskan menaikan harga Pertalite dari Rp. 7.800 per liter naik menjadi Rp. 8.000 per liter. “Dengan kenaikan harga Pertalite sebesar Rp 200 per liter menyebabkan disparitas antara harga Premium dengan Pertalite menjadi semakin menganga hingga mencapai sebesar Rp. 1.450 (Rp. 8.000 – Rp. 6.550) per liter,” ujar Fahmy.

Dengan disparitas kedua harga sebesar itu, katanya, tidak bisa dihindari terjadi gelombang remigrasi dari Pertalite kembali ke Premium, yang menyebabkan permintaan Premium semakin meningkat. “Kalau Pertamina tidak menambah pasokan Premium untuk memenuhi penigkatan Premium, akibat remigrasi konsumen dari Pertalite ke Premium, maka kelangkaan Premium akan semakin bertambah parah,” katanya.

Dia juga menyatakan, Pertamina juga sangat gencar mengkampanyekan penghapusan Premium dengan dalih pemberlakuan Euro-4. Padahal, batas akhir waktu penetapan Euro-4 pada 2021.

“Kalau dipaksakan Premium dihapus sekarang akan menimbulkan gejolak dan resistensi dari konsumen, utamanya kosumen kelas bawah. Penghapusan Premium juga akan mengacaukan program BBM Satu Harga, yang baru berlangsung. Masak, Rakyat di Indonesia Timur yang baru menikmati harga Premium Rp. 6.450 harus dipaksa menggunakan Pertalite dan Pertamax yang harganya jauh lebih mahal,” ujar mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini.

Selain itu, imbuhnya, penghapusan Premium, pada saat tingginya harga minyak dunia, akan memicu meroketnya inflasi. “Dampaknya, harga-harga kebutuhan pokok semakin melambung, yang akan semakin menurunkan daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya, akan semakin  memberatkan bagi golongan masyarakat yang berpendapatan tetap, utamanya  rakyat miskin,” tambah Fahmy.

Menurutnya, berbagai manuver yang dilakukan Pertamina untuk mengurangi potensi kerugian tersebut sesungguhnya sebagai bentuk pembangkangan Pertamina terhadap Penugasan distribusi BBM. Sebagai BUMN, yang mendapat penugasan negara, tambah Fahmy, Pertamina tidak seharusnya mengejar profit semata, tetapi juga harus ikut berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi beban rakyat miskin.

“Pertamina seharusnya menyadari bahwa kebijakan pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM hingga akhir 2019 adalah untuk menjaga daya beli masyarakat yang sedang melemah dan mengendalikan inflasi,” tandas Fahmy. Kendati potensi potential loss meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia, namun tidak seharusnya Pertamina mengurangi pasokan premium yang berakibat kelangkaan.

Sebab, kata Fahmy, distribusi BBM Premium merupakan penugasan pemerintah kepada Pertamina. “Kelangkaan Premium secara berkelenjutan akan memicu gejolak dan keresahan masyarakat,” tandasnya.

Menurut Fahmy, sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menjaga keamanan pasokan BBM Premium di seluruh wilayah Republik Indonesia sekaligus mengendalikan Inflasi, Kementerian ESDM mengeluarkan Kebijakan Baru terkait dua ketentuan. Pertama, jenis BBM penugasan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di luar Jawa Madura dan Bali (Jamali) saja, tetapi juga berlaku di Jamali. Kedua, penetapan harga BBM Umum, di luar Premium dan Solar, harus melalui persetujuan pemerintah.

Dengan ketentuan baru tersebut, imbuh Fahmy, Pertamina berkewajiban menjaga jumlah pasokan sesuai jumlah permintaan konsumen, sehingga tidak terjadi kelangkaan pasokan Premium di seluruh wilayah Indonesia. “Dengan persetujuan pemerintah dalam penetapan harga BBM Umum diharapkan dapat dikendalikan laju inflasi, lebih-lebih pada bulan puasa dan lebaran, yang biasanya inflasi cenderung tinggi,” tambah Fahmy. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*