Jika Inflasi Tidak Terkendali, Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Bisa Dibatalkan

35400
Subsidi Energi Capai Rp 323 Triliun
Foto : parstoday.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat kebijakan baru terkait pengaturan harga jenis bahan bakar umum (JBU) atau non subsidi. Di mana kenaikan harga JBU harus mendapatkan persetujuan pemerintah.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, mengatakan setiap penyedia bensin harus melaporkan dan mendapat persetujuan dari pemerintah jika akan menaikkan harga. Tidak hanya Pertamina, peraturan ini pun berlaku untuk penyedia lain seperti Total, AKR, Shell, dan Vivo. Jika harga yang diajukan mendorong inflasi, pengajuan kenaikan akan ditolak.

“Iya (kemungkinan ditolak), karena kita ingin jaga inflasi yang terkendali dan melihat daya beli masyarakat. Jadi saat sekarang harus mendapat izin dari pemerintah,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Dia melanjutkan, saat ini aturan sedang disusun dan secepatnya akan dikeluarkan. Namun sebelum hal tersebut diundangkan, maka pemerintah akan mensosialisasikan rencana ini kepada dunia usaha.

“Sebelum diundangkan kita sosialisasi sehingga tidak ada gap waktu antara Permen diterbitkan dengan apa yang diterbitkan,” katanya. Dia pun menambahkan, kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Tujuannya untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

Kebijakan ini pun sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusional (MK), di mana pemeritah harus tahu persis jika ada perubahan harga.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ESDM Ego Syahrial juga menyampaikan bila pemerintah juga akan menghapus peraturan margin batas atas dan bawah yang selama ini berlaku.

“Sebelumnya kami mengatur margin batas bawah 5% batas dan batas atas 10%. Batas bawah kami lepas, hanya high selling saja yang 10%,” kata Ego.

Arcandra kemudian menambahkan jika aturan ini tidak berlaku untuk BBM jenis avtur dan industri. (Gadih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*