Sekali Lagi, KESDM Dikandaskan Oleh Gugatan Asmin Koalindo Tuhup di PTUN Jakarta

45000
ESDM Minta OJK Biayai 46 Proyek EBT yang Mangkrak
katadata.co.id

JAKARTA (INDOPETRO)- Gugatan PT Asmin Koalindo Tuhup, perusahaan tambang batu bara yang juga anak usaha PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk terhadap Kementerian ESDM yang terdaftar dengan Nomor Perkara 240/G/2017/PTUN-JKT bertanggal 14 November 2017 dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

PT Asmin Koalindo mengajukan gugatan ke PTUN atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.3714 K/30/MEM/2017 bertanggal 19 Oktober 2017, tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

“Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata Ronni Erry Saputro, Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan, pada Kamis sore (5/4/2018) di Gedung PTUN Jakarta, Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Diketahui, perusahaan tambang batubara PT Asmin Koalindo Tuhup mengajukan gugatan ke PTUN atas keluarnya SK Menteri ESDM yang mengakhiri kontrak PKP2B yang didapat pada tahun 1999 dan berlaku sampai tahun 2039. Dengan diakhirinya kontrak, maka wilayah kerja Asmin Koalindo seluas 21.630 hektare di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, harus dikembalikan kepada pemerintah.

Keluarnya SK Menteri ESDM sendiri dikarenakan Asmin Koalindo dinilai oleh Kementerian ESDM telah melakukan pelanggaran berat karena Asmin Koalindo dijadikan jaminan hutang oleh perusahaan induknya yakni PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk kepada Standard Chartered Bank pada tahun 2016. Aksi tersebut dilakukan tanpa persetujuan pihak pemerintah.

Dengan dikabulkannya gugatan Asmin Koalindo tersebut maka PTUN menyatakan tidak sahnya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.3714 K/30/MEM/2017. Tri Hartanto, Kuasa Hukum Asmin Koalindo dari kantor hukum SIP Law Firm menyambut baik keputusan majelis hakim. “Ini sesuai dengan harapan kami,” ucap Tri selepas sidang pembacaan putusan.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kementerian ESDM Heriyanto mengatakan pihaknya akan segera mengajukan banding atas putusan majelis hakim. “Kami pasti akan banding, paling lambat Senin (9/4/2018) kami sudah mengajukan surat pernyataan banding,” tegas Heriyanto.

Menanggapi sengketa hukum tersebut, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengaku prihatin atas putusan majelis hakim. “Sejak awal majelis hakim terkesan mengesampingkan banyak fakta hukum yang diberikan oleh tim hukum Kementerian ESDM,” katanya.

Dia juga menyatakan, “Majelis hakim lebih mempertimbangkan semua hal yang dikemukakan oleh kuasa hukum PT Asmin Koalindo Tuhup, padahal potensi kerugian negara bisa miliaran dollar,” tandasnya.

Dirinya juga tidak menampik bila kepercayaan publik perlahan-lahan akan pupus dan hilang pada hakim-hakim di pengadilan.

Sedang Augustinus Hutajulu,SH, MKN praktisi hukum, menyatakan dirinya belum membaca secara penuh pertimbangan hukum hakimnya. “Nanti saya cari dan baca dulu. Saya belum baca apanya yang dijaminkan? Yang jelas diatas perjanjian masih ada ketentuan/peraturan-peraturan hukum yang bersifat pemaksa (hukum publik), kepatutan dan kesusilaan. Apakah menjadikan kekayaan negara yang masih dalam bumi sebagai jaminan hutang itu boleh atau pantas, terlepas dari apakah itu diatur atau tidak dalam perjanjian,” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap PT Asmin Koalindo Tuhup, karena dianggap melanggar kontrak. Sanksi yang diberikan berupa pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah tersebut sebelum kontraknya berakhir pada 2029.

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan Asmin Koalindo telah melakukan pelanggaran berat. Asmin telah menjadikan kontrak sebagai agunan atau jaminan untuk mendapatkan kucuran dana dari lembaga pinjaman. “Dia gunakan surat kontrak sebagai agunan, kan itu dilarang,” kata Bambang.

Asmin Koalindo diketahui menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai penjamin atas fasilitas perbankan dari Standard Chartered Bank kepada induk usahanya, Borneo Lumbung Energi. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*