KMK Telat Terbit, RUPSLB PGN Tentang Holding Migas Gugur

27500
FSPPB Tolak Akuisisi Pertagas Oleh PGN
Foto : jitunews.com

JAKARTA (INDOPETRO) – Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang dilaksanakan pada 25 Januari lalu terkait holdingasi dengan PT Pertamina (Persero) dianggap gugur. Hal ini dikarenakan terlambatnya penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang valuasi Rp 13,8 miliar lembar saham seri B PGN yang dilimpahkan ke Pertamina.

Sebelumnya, hasil RUPSLB menyatakan 77,8% pemegang saham PGN menyetujui pengalihan saham (inbreng) milik pemerintah di PGN ke Pertamina. Ini merupakan bentuk penyertaan modal negara (PMN) dalam rangka pembentukan holding minyak dan gas bumi (migas).

Disebutkan dalam waktu 60 hari setelah RUPSLB dilaksanakan, akta inbreng harus sudah ditandatangani dan Peraturan Pemerintah untuk perubahan Anggaran Dasar baru sudah diterbitkan agar holding dapat dimulai.

Jika dihitung secara kasar, maka batas waktu tersebut sudah terlewati pada akhir bulan lalu. Sementara sampai berakhirnya jangka waktu tersebut, Kementerian Keuangan belum juga merilis KMK tersebut.

Tanpa adanya penetapan harga saham PGN dari Menteri Keuangan, maka bisa dipastikan notaris yang ditunjuk untuk membuat akta pengalihan saham PGN ke Pertamina tidak bisa bekerja. Dengan kondisi seperti itu, maka PGN harus menggelar kembali RUPSLB dengan agenda yang sama, yaitu meminta persetujuan pemegang saham atas inbreng saham PGN ke Pertamina. Maka pembentukan holding migas akan tertunda lagi untuk beberapa bulan.

“Keputusan RUPS pada bulan Januari lalu batal demi hukum. Tanpa KMK, pihak notaris tidak bisa membuat akta pengalihan saham. Ini menjadi celah dari aspek legal,” kata Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Inas Nasrullah Zubir, di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Menurut Inas, pemerintah harus menyelesaikan kewajiban utang PGN sebelum meleburnya menjadi anak usaha Pertamina dalam holding migas. Ini perlu dilakukan agar beban utang PGN tidak memberatkan rencana ekspansi Pertamina ketika holding migas sudah efektif beroperasi.

“PGN memiliki banyak tanggungan utang sebagai dampak penugasan yang diberikan pemerintah untuk membangun sejumlah proyek. Tahun lalu, PGN mendapat penugasan membangun 26 ribu jaringan gas untuk pelanggan rumah tangga di Lampung, Musi Banyuasin, Mojokerto, dan Rusun Kemayoran Jakarta,” kata Inas.

Inas menambahkan, Manajemen Pertamina sebagai holding migas butuh waktu jangka menengah untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan distribusi gas bumi yang nantinya akan dikawinkan dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) tersebut.

“Harusnya Menteri BUMN tidak usah buru-buru dalam membentuk holding BUMN migas. Dengan upaya yang dilakukan selama ini, pembentukan holding BUMN migas tidak akan maksimal,” pungkasnya. (Gadih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*