Holding Migas Ciptakan Peluang Utang Gede

15100
Holding Migas Ciptakan Peluang Utang Gede
Foto : harianterbit.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berlanjut. Momentumnya bertepatan dengan tahun politik menjelang Pilkada serentak dan Pemilu 2019. Kali ini adalah Holding BUMN minyak dan gas bumi (migas); Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertamina. Kedua perusahaan memiliki fungsi paling vital di dalam bidang ekonomi dan politik, dikarenakan tugas dan fungsinya berhubungan langsung dengan hajat hidup paling mendasar rakyat Indonesia yakni migas.

“Jika terjadi masalah dalam dua BUMN sektor migas tersebut, maka tidak menutup kemungkinan terjadi gejolak politik. Apalagi dalam tahun politik. hoding BUMN ini pasti bukan agenda main-main, tentu tersimpan resiko yang besar apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran konstitusi,” kata Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi, pada wartawan, Rabu (4/4/2018) di Jakarta.

Holding BUMN migas yakni Pertamina dan PGN dijalankan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina. Melalui peraturan ini, pemerintah menambah penyertaan modal negara ke Pertamina dalam bentuk pengalihan saham seri B milik pemerintah di dalam tubuh PT Perusahaan Gas Negara (Persero).

Berdasarkan beleid, lanjut Salamuddin, saham seri B yang dialihkan dari PGN ke Pertamina tercatat sebesar 13,8 miliar lembar saham dengan nilai PMN yang ditetapkan Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan pengalihan saham seri B, kata Salamuddin, maka negara melakukan kontrol atas PGN dengan tetap memegang saham seri A dwi warna, yang artinya pemerintah masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan dewan komisaris, direksi, dan memiliki hak atas rencana bisnis perusahaan. Nilai saham yang dialihkan sekitar Rp.30 triliun atau sebagian besar saham pemerintah di PGN.

Apa maksud dari pengalihan PGN pemerintah yang ada di PGN ke Partamina? “Untuk menyediakan dasar secara keuangan bagi Pertamina untuk mengambil utang dalam jumlah besar dengan equity yang semakin besar,” ujar Salamuddin.

Holding BUMN migas tampaknya, imbuh Salamuddin, memiliki tujuan untuk menciptakan kesempatan bagi BUMN untuk mengambil utang dalam jumlah yang lebih besar.

Sebagaimana dilansir Jakarta Post, tambah Salamuddin, (January 24, 2018) bahwa Pertamina’s equity is expected to increase by 13.5% to USD 26 billion, with a debt-to-equity ratio of 1.1 times, when it becomes a holding company. Ekuitas Pertamina diperkirakan meningkat 13,5% menjadi USD 26 miliar, dengan rasio hutang terhadap ekuitas 1,1 kali, saat menjadi holding company.

Dia menyatakan bahwa hal ini adalah target utang yang sangat ambisius. Utang pertamina sekarang adalah USD 10 miliar atau sekitar Rp 137 triliun. “Dapat dibayangkan jika Pertamina harus menambah utang 1,1 kali equity. Berarti utang Pertamina akan bertambah antara USD 28-29 miliar atau sekitar Rp. 400 triliun,” tandasnya.

Sebagai catatan, penggabungan sebuah perusahaan memang bukan perkara sederhana, atau hanya sekedar menggabungkan asset dan keuangan sebuah perusahaan namun juga menyangkut kultur dan sejarah sebuah perusahaan. Butuh waktu yang sangat lama bagi seluruh elemen perusahaan untuk dapat menyatukan budaya mereka dalam menjalankan usaha.

Demikian pula dengan penggabungan Perusahaan Negara (PN) atau sekarang BUMN. Meskipun kedua perusahaan ini memiliki sejarah yang sama yakni sejarah pengambilalihan dari perusahaan asing, namun kedua perusahaan ini pembentukannya dimaksudkan untuk dua tujuan yang berbeda.

Sejarah pembentukan BUMN sebagai sejarah perlawanan terhadap penjajahan asing atau Kolonialisme dan Imperialisme harus menjadi landasan ideologi dua perusahaan ini. Sebagaimana diketahui bahwa PGN merupakan perusahaan yang dibentuk dari pengambilalihan perusahaan milik penjajah Belanda oleh para pejuang kemerdekaan. Pertamina merupakan perusahaan yang dibentuk dalam rangka menghadapi dominasi perusahaan migas asing yang diambil alih pasca Indonesia merdeka. Spirit dari pembentukan perusahaan ini adalah menghakhiri Neo Kolonialisme dan Imperialisme atau yang popular dengan istilah Nekolim.

PGN dan Pertamina memiliki sejarah yang berbeda. Sejarah Perusahaan Gas Negara dimulai pada 27 Oktober 1945, President Sukarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas (Bureau of Electricity and Gas) di bawah Menteri Pekerjaan Umum dan Energi. Jawatan ini ditugaskan untuk mengoperasikan pembangkit listrik yang dinasionalisasi dari tangan Belanda. Jadi sebetulnya cita cita eksploitasi gas ditujukan bagi pemasok bahan bakar bagi perusahaan listrik.

Sementara Pertamina merupakan gabungan dari tiga perusahaan yakni Pertamin, Permigan dan Permina. Kedudukan Pertamina sebagai perpanjangan tangan Negara dalam pertambangan minyak dan gas bumi nasional diperkuat dengan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Pertamina dibangun untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas masyarakat yang merupakan hajat hidup orang banyak.

“Sejarah anti Nekolim ini yang dihapus dalam ingatan BUMN Indonesia. Pada era reformasi PGN dan Pertamina berubah fungsi menjadi perusahaan yang mengejar kentungan. Keduanya diatur melalui UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas. Kedudukan secara perusahaan diatur dengan UU No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang salah satu tugasnya adalah mencari keuntungan. Untuk mencapai tujuan mendapatkan untung tersebut maka perusahaan PGN menjual sahamnya ke publik dan mengambil utang di pasar keuangan global,” papar Salamuddin. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*