Jika Terbukti Bersalah, Ini Sanksi Pencemaran Teluk Balikpapan

59100
Kasus Minyak Tumpah di Teluk Balikpapan, Sistem HSSE Pertamina Dipertanyakan
Foto : okezone.com

BALIKPAPAN (INDOPETRO)- Polisi Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) mulai mengusut penyebab kebakaran terjadi di Teluk Balikpapan, Sabtu (31/3/2018). Tragedi ini menewaskan dua nelayan lokal serta tiga lainnya masih belum ditemukan. Selain itu, peristiwa ini terbukti merusak lingkungan denga ditemukannya pesut yang mati akibat tumpahan minyak. Lalu apa sanksi yang mungkin diterima perusahaan yang nanti terbukti mencemarkan teluk tersebut?

Penyelidikan dimulai sehari setelah kebakaran dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di kapal kargo batubara Ever Judger Panama, kapal tongkang yang ikut terbakar saat peristiwa terjadi Sabtu lalu. Pemeriksaan kali ini dipimpin langsung oleh Dirintelkam Polda Kaltim Kombes Pol Wawan Setiawan yang didampingi Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Fitra.

“Insiden ini sudah jadi atensi Polda Kaltim,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol Ade Yaya Suryana, di Balikpapan, Senin (2/4/2018). Ade juga menjelaskan pihaknya kini sedang mendiskusikan jika nantinya akan dibentuk tim khusus yang bertugas melakukan penyelidikan akan lebih intensif dan cepat rampung.

Terkait sanksi, oknum kebakaran tersebut dapat dikenakan hukuman yang telah disebutkan pada Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dengan detil sebagai berikut.

Pasal 60 UU PPLH:
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 104 UU PPLH:
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, atau memasukkan limbah atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi ke media lingkungan hidup tertentu.

Selain pidana karena pembuangan limbah, adapun sanksi pidana lain yang diterima perusahaan yang terbukti mencemarkan lingkungan karena menyebabkan kematian, di antaranya :

  1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.
  2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar.

“Kalau saat ini yang jelas fokus terhadap penanganan kasus pencemaran lingkungan mengakibatkan korban jiwa. Unsur pidana masuk, kelalaian mengakibatkan meninggal dunia. Kita akan telusuri lagi, adakah bentuk pelanggaran hukum lainnya,” kata Ade. (Gadih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*