DPR Sebut SK 39 Perubahan Nomenklatur Direksi Pertamina Tidak Transparan

24900
eSPeKaPe: Selain Profesional, Dirut Baru Pertamina Harus Kuasai Hulu-Hilir Migas

JAKARTA (INDOPETRO)- Perubahan nomenklatur Direksi Pertamina yang tercantum dalam SK 039/MBU/02/2018 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak melibatkan jajaran direksi, terburu-buru dan tidak tranparan serta tidak akuntabel. Demikian diungkapkan oleh Inas N. Zubir, Wakil Ketua DPR K-6 Fraksi Hanura.

“Menteri BUMN, Rini Soemarno telah menerbitkan SK No. 39 BUMN yang sangat kontroversial atau bisa juga disebut bodong karena tanpa melalui proses kajian untuk merubah nomenklatur direksi Pertamina,” kata Inas pada sejumlah media, Kamis (29/3/2018) di Jakarta. Bahkan, perubahan nomenklatur telah menimbulkan keresahan.

” FSPPB (Federasi Serikat Perkerja Pertamina Bersatu) melayangkan gugatan terhadap SK menteri BUMN tersebut ke PTUN,” ujar Inas.

Pihaknya menduga bahwa ada sesuatu pada menteri BUMN di Pertamina yang disembunyikan dari penciuman DPR.

Inas juga mengungkapkan, saat pihak Komisi 6 DPR mengadakan rapat Panja Pertamina, Rabu, 28 Maret 2018 dengan Deputi Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno serta Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik, terungkap bahwa perubahan nomenklatur Direksi Pertamina yang tercantum dalam SK 039 Menteri BUMN tersebut sama sekali tidak melibatkan jajaran direksi, terburu-buru, tidak transparan serta tidak akuntabel.

Oleh karena itu, imbuh Inas, Panja Pertamina Komisi 6 meminta menteri BUMN untuk menunda implementasi SK 039 tersebut sebelum menteri BUMN menjelaskan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Panja Komisi 6. “Berdasarkan UU MD3 Panja Komisi 6 dapat memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk mencabut SK 039,” tegas Inas. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*