Menagih Janji (Palsu) Energi Kerakyatan Jokowi

24700
Kampanye Pilpres 2014, Jokowi Janji Besarkan Pertamina Lebihi Petronas
Foto: bantennews.co.id

JAKARTA (INDOPETRO)- Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) harus ditambah agar harga BBM tidak naik. Namun bagaimana mau ditambah subsidinya bila dananya tidak ada. Di sisi lain, Jokowi saat kampanye Pilpres berbusa-busa berjanji mengembangkan energi kerakyatan, dengan menaman ratusan hektar EBT. Faktanya, 1 hektar pun tidak ada. Demikian diutarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menanggapi kenaikan kenaikan harga Pertalite dan realisasi kampanye pengembangan bio ethanol.

“Kalau naiknya signifikan mungkin terjadi inflasi tapi harus proporsional. Bila hanya naik Rp 200, berapa sih porsi yang wajar untuk barang barang dan jasa itu naik,” kata Marwan, Rabu (28/3/2018) di Jakarta. Tetapi persoalannya karena ada faktor lain, faktor spekulasi dan psikologis persepsi sehingga spekulan dapat menimbun barang.

“Adanya kelangkaan barang menyebabkan naiknya harga Pertalite. Padahal namanya Pertalite itu mekanismenya sama denga Pertamax, yang sudah naik berkali-kali dan bertahun tahun,” katanya. Semestinya jangan dijadikan isu sekarang.

Dia juga berharap agar ada edukasi pada masyarakat bahwa minyak dunia harganya naik. “Sebesar 65 prosen BBM kita itu impor, kalau tidak mau naik subsidi ya harus ditambah,” katanya. Sayangnya, dana penambahan subsidi belum tersedia.

Lebih jauh Marwan mengungkapkan, pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan Rp 250 triliun setiap tahun. “Tapi kalau orang mungkin hanya 1/3 nya saja,” ujar Marwan. Selama ini, imbuhnya, yang dibahas hanya sistem subsidi yang tepat sasaran kalau saat harga minyak dunia sedang naik. “Tapi kalau harga minyak dunia murah kita lupa. Malahan kita berlomba-lomba mencari simpati masyarakat kalau harga minyak dunia turun,” kata dia.

Semestinya, lanjut Marwan, pemerintah dapat mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Atau menyimpannya (BBM) hingga harga minyak naik kembali. Bisa juga mengembangkan dana stabilisasi. “Dengan itu kita punya visi kedepan yang komprehensif.
Tidak berpikir pendek, hanya untuk pencitraan. Nah itu yang kita alami selama pemerintahan SBY dan Jokowi,” katanya. Pada saat kampanye, Jokowi hendak mengembangkan energi kerakyatan, EBT dari singkong.

“Konon, mau ditanam hingga ratusan hektar dengan begitu bisa menghasilkan bio ethanol. Namun biaya produksinya mahal, maka butuh subsidi. Kenapa subsisdi barang pada BBM tidak dialihkan ke EBT. Sekarang mana, 1 ha pun nggak ada tanaman EBT. Jadi waktu kampanye memang bagus tapi waktu berkuasa lupa. Akhirnya kita yang menjadi korban,” tandas Marwan. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*