DPR Sedang Susun dan Godok RUU EBT

32400
DPR Sedang Susun dan Godok RUU EBT
istimewa

JAKARTA (INDOPETRO)- Energi Baru Terbarukan (EBT) bakal memiliki payung hukum di Tanah Air. Pasalnya, pihak legislatif akan menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) EBT.

“Kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Dewan,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU EBT, Herman Khaeron dalam satu diskusi bertajuk “Masa Depan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Indonesia” yang digagas oleh Departemen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada Rabu (28/3/2018) di Jakarta. Kemudian akan dilanjutkan dengan RDP dengan para pakar dan akademisi.

Menurut Herman, yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini, bila kelak disahkan, RUU EBT akan menjadi landasan hukum bagi pengembangan EBT. “Isinya soal insentif pajak, pembebasan lahan dan lain semacamnya,” imbuh Herman seraya menambahkan bahwa RUU EBT masih dalam bentuk penyusunan.

Dia juga menargetkan RUU EBT diperkirakan bisa disahkan sebelum Pemilu 2019. “Ini akan jadi semangat baru bagi dunia energi dan bangsa,” tuturnya.

Herman menegaskan, tidak ada pilihan lain selain EBT untuk dapat dikembangkan di Indonesia. Sebab energi berbasis fosil telah makin tipis persediaannya. “Selama ini sebanyak 50,5 % energy mix dari batubara. Padahal diperkirakan 30 tahun lagi akan habis cadangannya,” tandas politisi Partai Demokrat ini. Apalagi selama 6 tahun terakhir batubara kita dieksploitaisi besar-besaran.

Dia juga memaparkan bahwa energi minyak bumi diperkirakan kurang lebih 15 tahun lagi akan habis. Memang hingga tahun 2035 dunia global masih membutuhkan minyak tetapi produksi dan cadangannya sudah berkurang.

Bagaimana dengan gas bumi? “Untuk gas ini, kasus Kepodang menjadi pelajaran. Karena cadangannya akan habis lebih cepat dan tidak sesuai dengan perjanjian awal kontrak,” ungkap Herman.

Lebih jauh Herman mengutarakan bahwa potensi EBT cukup tersedia. Ada energi surya, angin, panas bumi, arus laut, biomass dan lain semacamnya.

Inisiasi RUU EBT ini mendapat respon positif dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). “Kita menyambut positif dan gembira serta bersyukur bahwa RUU EBT akan digodok oleh DPR,” kata Hafidz, Kasubdit Penyiapan Geothermal Direktorat Jenderal EBTKE KESDM. Hal ini, juga menjadi trigger bagi Direktorat Jenderal EBTKE untuk terus mengembangkan EBT.

Walaupun sebenarnya, lanjut Hafidz, EBT telah tercantum dalam UU Migas 22 Tahun 2001. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*