Pengamat: Pertamina Banyak Ikut Aturan Pemerintah Dibanding PGN

12900
Pengamat: Pertamina Banyak Ikut Aturan Pemerintah Dibanding PGN

JAKARTA (INDOPETRO)- Pemerintah memiliki saham 54% di PT PGN tetapi sayangnya tidak dapat mengendalikan PGN. Hal inilah yang menyebabkan kinerja PGN buruk dan merugi. Demikian salah satu poin yang dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati pada sejumlah media, Selasa (27/3/2018) di Jakarta.

PGN menggunakan fasilitas negara karena sebagai posisi BUMN energi di bidang gas. “Siapapun yang butuh gas lewat PGN sebelum ada Pertagas. Seharusnya kewajiban yang diberikan ke PGN dijalankan, tapi pemerintah seperti tidak punya gigi,” lanjutnya. Inilah yang terjadi selama ini.

Kenapa selama ini begitu? “Berarti tata kelola di PGN ketika go public, misi utamanya seolah-olah bisnis. Jadi bagaimana memenuhi aspek-aspek bisnis yang dituntut pemegang saham. Bagaimana melakukan bisnis yang paling menguntungkan sehingga yang diutamakan adalah bagaimana mencapai titik keuntungan yang maksimum, bukan keuntungan ekonomi padahal BUMN fungsi utamanya adalah peran untuk menjalankan fungsi ekonomi multiplier effects,” paparnya.

Dia juga mengutarakan bahwa yang seharusnya yang diutamakan adalah melakukan efisiensi keekonomian sebagai BUMN. “Ini yang akhirnya miss match. Sebaliknya Pertamina, terlalu banyak ikut aturan pemerintah sehingga sebagai BUMN yang sangat profesional justru tidak efisien. Akhirnya kalau hanya dilihat dari finansial, seolah-olah lebih bagus PGN,” lanjut Enny. Keuntungannya kalau dibanding rasio terhadap asset masih lebih bagus PGN.

Tapi kalau secara keekonomian, imbuh Enny, siapa yang selama ini menjalankan tugas pemenuhan energi sampai titik terluar? “Kan Pertamina dengan harga sekarang malah dituntut lagi satu harga. Sehingga ini yang perlu dicari jalan tengahnya. Kita ingin dengan menjadi Tbk akan meningkatkan tata kelola yang lebih transparan sehingga peran strategis BUMN sebagai agent of development tetapi ada di dalam pengendalian negara,” katanya. Kepentingan negara itu yang harus dijaga.

Maka dari itu, ungkapnya, kita sebagai civil society selama ini sulit mengkritisi kinerja Pertamina karena hanya sebagai operator. Regulatornya semua ada di pemerintah. PGN bisa berfungsi sebagai perusahaan publik. Karenanya semua harus dipublish, ini yang harus disinegiskan.

“Artinya dicari titik tengah. Memang tidak semua yang Tbk itu bagus, atau sebaliknya. Kalau menurut saya sektor strategis seperti energi listed tapi tidak, paling ideal, kalau gas ada Pertagas jadi anak usaha PGN. Kalau Pertamina sendiri lebih lebih baik jadi perusahaan publik hanya listed tapi kepemilikannya seratus persen pemerintah. Itu jauh lebih baik dari yang sekarang,” tandasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*