Holding Migas Jangan Tabrak UU dan Peraturan

26400
Holding Migas Resmi Berdiri
Foto : sindonews.com

JAKARTA (INDOPETRO) – Pemerintah perlu memperjelas visi dan misi holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas bumi (migas). Tidak hanya fokus mengelola bisnis migas namun harus berkembang jadi bisnis energi. Selain itu, perlu menyiapkan grand design bisnis holding migas dengan mengacu pada PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Dalam PP tersebut, porsi penggunaan gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional meningkat signifikan dan peningkatan tersebut harus mampu dipenuhi oleh holding BUMN migas tersebut.

“Pembentukan holding sektor migas dan holding sektor lainnya, menjadi kebijakan strategis yang disepakati pemerintah dan DPR, jauh sebelum pemerintahan JKW-JK,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam diskusi bertajuk ‘Mencermati Pembentukan Holding BUMN Migas, Senin (26/3/2018) di Jakarta.

Kendati demikian, dalam pelaksanaannya pemerintah tetap perlu memperhatikan dan mematuhi berbagai aspek terkait beberapa hal. Misalnya aspek konstitusional, legal, kelembagaan, governance dan lain semacamnya.

Terkait konstitusional, imbuh Marwan, pemerintah harus menjaga terwujudnya penguasaan negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. “Penguasaan negara melalui pengelolaan holding BUMN migas harus terjamin walau kelak dibentuk anak-anak usaha,” ujarnya.

Di samping itu, pembentukan holding migas harus mematuhi berbagai UU dan peraturan yang berlaku. Misalnya dalam penyertaan modal negara pada PT PGN ke dalam Pertamina, ungkap Marwan, pemerintah harus mematuhi mekanisme APBN dan mendapat persetujuan DPR sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. “Jika hal itu belum ditempuh, meski PP holding telah terbit, pemerintah dapat segera melakukannya sehingga pelanggaran UU dapat dihindari,” paparnya.

Sedang Said Didu, Sekjen Kementerian BUMN periode 2004-2009 menyatakan bahwa holding BUMN migas akan lebih memudahkan pemerintah untuk mengefektifkan pemanfaatan gas. “Penggabungan ini memudahkan pemerintah mengefektifkan pemanfaatan gas untuk kepentingan negara,” kata Said. Sejatinya dari dulu rencana ini sudah oke. Namun yang perlu dikawal adalah apa yang perlu diawasi.

“Di Senayan ada juga yang ingin sekali PGN tetap di luar supaya permainan sahamnya tetap asik. Bagi pemegang saham ini akan menguntungkan,” ujar Said.

Dia juga menuturkan, holding migas sebenarnya adalah akuisisi. “Pengendalian harga gas bisa benar- benar satu pintu melalui 1 perusahaan BUMN,” katanya. Holding migas juga menguntungkan semua pihak. “Dengan penggabungan, pengendalian gas ada di tangan pemerintah, sehingga saya harap ekplorasi gas dan keterlibatan penggalian itu semakin tinggi,” tuturnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*