Pantaskah BPH Migas Dibubarkan?

21000
Pantaskah BPH Migas Dibubarkan?
Foto : winNetNews.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Upaya dan usulan dari sebagian kalangan pengamat dan aktifis energi agar Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dibubarkan karena dianggap tidak efisien dan membebani keuangan negara mendapat respon dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Apa komentarnya?

“Tugas dan fungsi BPH Migas sebenarnya adalah perpanjangan tangan Kementerian ESDM,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron pada indopetro, Jumat siang (23/3/2018) di Jakarta. Padahal esensinya menurut amanat Undang-undang (UU) Migas adalah mengurus sektor hilir migas.

Dia mengutarakan, semestinya BPH Migas lebih powerful dan independent. “Kalau sampai pemikiran pembubaran (BPH Migas– red.) saya belum terfikir ke arah itu, tetapi lebih baik kita dudukan pada tugas fungsinya sesuai UU Migas,” tandas Herman.

Seperti diketahui, Direktur Eksekutif Komite Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, mendesak pembubaran BPH Migas. Menurut Safrudin, banyak pernyataan BPH Migas yang tidak memperlihatkan kapasitas memadai.

“Maaf sekali, jadi kelihatan bodoh. Bukan dalam arti kapasitas keilmuan tentang BBM, tetapi juga bodoh dalam hal manajemen kebijakan publik. Mereka tidak mau mencari referensi,” kata Safrudin pada sejumlah media, Kamis (22/3/2018) di Jakarta.

Salah satu contoh, lanjutnya, ketika BPH Migas mempersoalkan sedikitnya konsumsi Premium. Padahal penurunan terjadi, antara lain karena perkembangan kendaraan terbaru yang memang diperuntukkan bagi BBM dengan oktan tinggi. Belum lagi terbitnya Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.20/MENLHK/Setjen/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Selain itu, tentu saja hasil penelitian antara KPBB dan Universitas Indonesia tentang emisi Premium yang menyebabkan kanker. “Semua itu berpengaruh terhadap penurunan permintaan Premium,” jelasnya.

Sebagai catatan, pembubaran BPH Migas termaktub dalam draf revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 soal Minyak dan Gas Bumi. Dalam pasal 93 draf revisi UU Migas, BPH Migas dinyatakan bubar serta fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh menteri.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengaku, telah membaca draf revisi UU Migas itu dan bersikeras menyatakan bahwa pembentukan BPH Migas tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65 Tahun 2012.

Sesuai amar putusan MK, BPH Migas hanya menjamin distribusi dan ketersediaan migas dan terselenggaranya kegiatan usaha hilir melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Dengan demikian, aktivitas BPH Migas tidak berpengaruh terhadap penguasaan negara atas sumber daya alam. Secara konstitusi, Fanshurullah mengungkapkan, regulator hilir migas memang diperlukan.

“Mengacu putusan MK, BPH Migas tidak boleh dibubarkan, karena sudah sesuai dengan konstitusi. Kalau di atas MK, apalagi kekuatan hukum yang lebih kuat? Bagaimana bentuknya, regulator hulu migas harus tetap ada,” katanya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*