Efektif & Efisien Agenda Utama Holding Migas

16200
FSPPB Tolak Akuisisi Pertagas Oleh PGN
Foto : jitunews.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Adanya hoding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas bumi (migas) diharapkan dapat mendongkrak efektifitas dan efisiensi tata kelolanya.

“Kita berharap Holding Migas bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sektor migas nasional,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) pada sejumlah media, Kamis (22/3/2018) di Jakarta. Urgensitas membentuk BUMN tunggal dalam satu holding, adalah untuk mensinergikan potensi nasional.

Dengan demikian, lanjut Marwan, tidak ada lagi BUMN yang berjalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi dan bahkan saling berkompetisi.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengesahkan pembentukan Holding BUMN Migas dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam modal Perusahaan PT Persero Pertamina, pada medio Maret 2018. Melalui peraturan ini, pemerintah menambah penyertaan modal negara berupa pengalihan 13.809.038.755 saham seri B milik pemerintah pada PT PGN Tbk. kepada PT Pertamina (Persero).

Sedangkan Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategi dan Media Kementrian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengungkapkan pengesahan holding migas ini akan berlangsung pada akhir Maret 2018. Hal ini akan terlaksana dengan digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pertamina.

“Pemerintah berharap, pembentukan BUMN migas mampu meningkatkan ketahanan energi nasional,” kata Fajar. Di samping itu, faktor penting yang ingin dicapai adalah untuk menyinergikan potensi migas nasional.

“Pasca terbentuknya holding migas, akan ada pemanfaatan fasilitas bersama antara PGN dan Pertagas (anak perusahaan Pertamina). Sinergi Pertamina dan PGN, di antaranya adalah terhubungnya infrastruktur gas dari Indonesia bagian barat (Arun) hingga Indonesia bagian timur (Papua) tanpa adanya duplikasi,” kata Fajar. Sinergi infrastruktur ini akan meringkas dana distribusi infrastruktur gas, sehingga diharapkan harga gas menjadi lebih murah.

Selama ini, BUMN energi Indonesia tersegmentasi dalam skala kecil. Padahal di masa lalu, pemerintah pernah menggabungkan Pertamin dengan Permina menjadi Pertamina. Oleh karena itu holding BUMN migas diharapkan dapat mewujudkan efesiensi pengelolaan migas. Melalui PP Nomor 6 Tahun 2018, pemerintah mengalihkan 56,96 % saham milik pemerintah yang sebelumnya ada di PGN kepada Pertamina. Dalam hal ini, penggabungan Pertamina dengan PGN dilakukan melalui skema imbreng. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*