APLSI : Percepat Program 35 Ribu MW

30300
APLSI : Percepat Program 35 Ribu MW
Foto: Istimewa

JAKARTA (INDOPETRO)- Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) berkomitmen membantu Pemerintahan Jokowi-JK untuk merealisasikan program 35ribu Megawatt (MW). Meski demikian, realisasi program strategis Presiden tersebut terhambat oleh sejumlah regulasi. Sebab itu, APLSI berencana akan merekomendasikan sejumlah regulasi yang layak dipangkas oleh pemerintah.

“Dalam waktu dekat kita berencana bertemu dan berdialog dengan pemerintah (Kementerian Energi Sumber Daya Mineral/ESDM). Kita akan ajukan beberapa regulasi yang secara faktual di lapangan sangat mengganggu percepatan realisasi fast track 35 ribu MW,” ujar Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang pada sejumlah media, Kamis (22/3/2018) di Jakarta.

Arthur mengatakan, ketiga regulasi tersebut yakni pertama, Permen (Peraturan Menteri) No.10 Tahun 2017 tentang pokok-pokok dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik (PJBL) yang kemudian diubah dengan Permen Np.49 Tahun 2017. “Kedua, Permen No.48 Tahun 2017 tentang pengawasan pengusahaan sektor energi dan sumber daya mineral. Utamanya, pasal 11 ayat 1 sampai 3 terkait pengalihan saham sebelum commercial operation date. Dan Ketiga, Permen No.50 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik,” ujar Arthur.

Dia memaparkan, isi beberapa beleid tersebut beberapa pasal dan ayat direkomendasikan oleh APLSI untuk diubah guna mendorong minat swasta dalam membantu investasi di sektor ketenagalistrikan. “Lebih detilnya, nanti kami sampaikan,” ucap dia. Pada prinsipnya, menurut dia, perubahan di tiga beleid tersebut bertujuan agar iklim investasi swasta di ketenagalistrikan menggeliat, sehat, memunculkan persaingan, sehingga tercipta tarif listrik yang terjangkau bagi konsumen. “Dengan ketatnya persaingan akan tercipta harga atau tarif dan layanan terbaik untuk konsumen,” ujar dia.

Rekomendasi ini ujar Arthur sejalan dengan program nawacita Presiden Jokowi-JK di sektor ketenagalistrikan serta menyangkut kedaulatan energi nasional. “Program nawacita di bidang energi harus kita kawal dan melibatkan swasta nasional,” tandas Arthur.

Arthur mengatakan payung hukum percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sangat tegas di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.4 Tahun 2016 dan kemudian disempurnakan ke dalam Perpres No 14 Tahun 2017. Kementerian ESDM kemudian berupaya menjalankan Perpres tersebut melalui sejumlah peraturan pelaksanaan. Namun, pihaknya menilai, sejumlah peraturan perlu diperbaiki atau diubah untuk mendorong iklim investasi sebagaimana diharapkan oleh Presiden. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*