DPR Sebut PP 6 dan SK 39 BUMN Bodong

16400
DPR Sebut PP 6 dan SK 39 BUMN Bodong
Foto : kumparan.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018. Pasalnya, ada ketidaksepahaman antara lembaga legislatif dan eksekutif atas terbitnya PP tersebut. Apa saja poin ketidaksepahamannya?

Ada dua poin yang utama. “Pertama, soal penambahan penyertaan modal kekayaan negara harus atas persetujuan DPR. Ini tidak ada persetujuannya dari DPR,” kata Inas Nasrullah, anggota Komisi VI DPR RI dalam acara FGD, bertajuk SK No 39/MBU/02/2018 dan PP No. 06 Tahun 2018 Sebagai Solusi atau Bencana Dalam Tata Kelola Migas Nasional pada Rabu (21/2018) di Century Park Hotel Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta.

Acara yang digagas Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, Direktur YLKI, Tulus Abadi, Hatta Taliwang, mantan anggota DPR dari PAN dan lain sebagainya.

Poin kedua, lanjut Inas, adalah kejelasan saham PT Dwi Warna. “Saham Dwi Warna itu tidak ada payung hukumnya. Tidak ada di UU mana pun tentang saham Dwiwarna,” tandas Ketua Fraksi Partai Hanura ini. Walaupun saham Dwi Warna hanya fitoing tetapi harus jelas. “Jangan mengganggu perusahaan dan mempermalukan negara,” ujarnya.

Diketahui, PP Nomor 6 Tahun 2018 berisi tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Pertamina.

Lebih jauh Inas mengutarakan bahwa PP 6 Tahun 2018 yang bakal dijadikan landasan hukum pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas Bumi (Migas) hingga kini tidak pernah dikonsultasikan pada anggota dewan. “Apalagi saat ini PT PGN sedang mengalami kerugian. Apa pemerintah mau menalangi kerugian PGN,” tanya Inas.

Semestinya, lanjut Inas, sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lainnya saat berada dalam posisi bagus. Artinya, dalam kondisi untung bukan merugi. “Ini ada apa,” cetus Inas.

Begitupun, lanjut Inas, terbitnya SK No 39/MBU/02/2018 tanpa ada kajian dan konsultasi pada DPR. “Ini SK bodong,” tegasnya.

Sementara itu Noviandri, Presiden FSPPB menyatakan bahwa PP 6 Tahun 2018 sejatinya baik namun tetap memerlukan koreksi. “Koreksi terkait dengan kewenangan saham Dwi Warna yang berpotensi menjadikan dualisme pengelolaan kebijakan strategis, antara Menteri BUMN dan Dirut Pertamina terkait dengan operasional PGN,” kata Noviandri.

Disamping itu, Noviandri juga mengamini bahwa terbitnya SK No 39/MBU/02/2018 dan PP No. 6 Tahun 2018 tanpa disertai adanya kajian komprehensif. “Buktinya, konsep holding Migas tidak jelas sehingga pada akhirnya menciptakan “kekisruhan yang berpontensi menimbulkan kerugian bagi Pertamina,” ujarnya.

Oleh sebab itu, imbuh Noviandri, perlu ada tindak lanjut dengan memperkuat proses usulan pembatalan SK 039 melalui PTUN dan, melakukan judicial review terhadap UU 19 tahun 2003 dan PP 06 tahun 2018 sehingga eksistensi Pertamina sebagai soko guru perekonomian Indonesia sesuai amanat UUD 1945 pasal 33. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*