JAKARTA (INDOPETRO)- Tim kuasa hukum Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) telah dipanggil Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur untuk melengkapi pemberkasan gugatan yang telah diajukan.

“Seminggu lalu tim kuasa hukum kami sudah dipanggil PTUN. Soal pemberkasan tetapi belum masuk materi,” kata Noviandri, Presiden FSPPB pada sejumlah media, Senin (19/3/2018) di Jakarta. Yang disempurnakan adalah dampak yang dirasakan akibat pemberlakuan SK Nomor 39 BUMN.

Seperti diketahui, FSPPB menggugat SK-39/MBU/02/2018, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina ke PTUN pada Rabu (28/2/2018). Nomer Registrasi perkara gugatannya No.46/G/2018 PTUN-JKT.

Dia menyatakan pihak PTUN meminta pemberkasan tersebut berisi hal-hal yang berkaitan dengan dampak atau kerugian yang ditimbulkan SK 39. “Harus yang nyata-nyata dapat merugikan baik material dan non material dari SK 39 BUMN,” tambahnya.

Noviandri menyatakan, pihaknya telah melengkapi pemberkasan yang diminta pihak BUMN. “Sudah lengkap. Dan akan segera diserahkan ke PTUN dalam waktu dekat,” tandasnya.

Lebih jauh Noviandri mengharapkan agar gugatannya dapat dimenangkannya sehingga SK 39 BUMN dapat dicabut. “Kita harap SK 39 BUMN dicabut bukan direvisi,” katanya. Bila telah dicabut tentu susunan direksi Pertamina harus dikembalikan lagi seperti susunan yang lama. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*