Enam Amandemen Kontrak Kerja Minerba Diteken Menteri ESDM

20400
IRESS Desak Pembentukan UU Minerba Baru Harus Ditunda
Foto: tirto.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Enam dari sembilan perusahaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) telah menandatangani Naskah Amandemen Kontrak Karya (KK) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, di Jakarta, Rabu (14/3/2018). Turut mendampingi menteri, Direktur Jenderal Minerba, Bambang Gatot Ariyono.

“Kalau yang belum (tanda tangan), dia gak mau. Padahal sudah diatur UU,” kata Dirjen Minerba Bambang.

Menurutnya, alasan perusahaan yang belum tanda tangan dipengaruhi faktor penerimaan negara dan divestasi. “Rata-rata tidak setuju soal pajak dan divestasi 51 persen karena masih belum produksi,” katanya.

Penandatangan amandemen ini merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 169 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di mana disebutkan KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah ada sebelum berlakunya UU tetap berlaku hingga kontrak selesai, kecuali terhadap penerimaan negara yang merupakan upaya peningkatan pemasukkan negara.

Keenam Amandemen KK yang sudah ditandatangani antara lain, PT Natarang Mining (Provinsi Lampung), PT Kalimantan Surya Kencana (Provinsi Kalimantan Tengah), PT Weda Bay Nickel (Provinsi Maluku Utara), PT Mindoro Tiris Emas (Provinsi Sumatera Selatan), PT Masmindo Dwi Area (Provinsi Sulawesi Selatan), dan PT Agincourt Resources (Provinsi Sumatera Utara).

Secara garis besar terdapat 6 (enam) isu strategis yang diamandemen yaitu 1) Wilayah Perjanjian, 2) Kelanjutan Operasi Pertambangan, 3) Penerimaan Negara, 4) Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian, 5) Kewajiban Divestasi, serta 6) Kewajiban Penggunaan Tenaga Kerja, Barang dan Jasa Dalam Negeri.

Amandemen dilakukan dengan melakukan perubahan pasal, menambah dan menghapus beberapa pasal yang disesuaikan dengan ketentuan pada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan turunannya serta peraturan perundangan lainnya yang terkait.

Dari 32 Pasal dalam KK terdapat 20 Pasal yang diamandemen dengan isu penting dalam renegosiasi Amandemen KK, yaitu:

  1. Wilayah Perjanjian dan Kelanjutan Operasi Penambangan

Sesuai Pasal 171 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 perusahaan telah menyampaikan dan mendapatkan persetujuan rencana kegiatan pada seluruh wilayah Perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya. KK dapat diperpanjang dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2. Penerimaan Negara

Terkait isu Penerimaan Negara, Ditjen Minerba melakukan koordinasi intensif dengan Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan untuk mendapatkan rumusan penerimaan negara yang sesuai amanat Pasal 169 ayat (c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu terdapat peningkatan Penerimaan Negara dan disepakati perusahaan. Ketentuan yang digunakan dalam Amandemen KK ini adalah ketentuan keuangan secara prevailing.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penerimaan negara pada 6 KK yang akan menandatangani Naskah Amandemen sore ini secara agregat telah meningkat sekitar USD 20 Juta USD per tahun, sehingga telah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009

3. Pengolahan dan Pemurnian

Sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009, Perusahaan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri sehingga hilirisasi sektor pertambangan dapat dilakukan.

Acara penandatanganan hari ini, turut mengundang Ketua Komisi VII DPR RI, perwakilan Kementerian/Lembaga yang merupakan anggota Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan PKP2B sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012, Gubernur setempat wilayah KK, Bupati/Walikota setempat wilayah KK serta asosiasi pertambangan.

“Diharapkan kedepannya, 3 KK yang tersisa dapat segera menyelesaikan proses amandemen,” kata Bambang. (Gadih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*