Dongrak Investasi Hilir Migas, SKP BBM, LPG dan BBG Dihapus

37000
Pantaskah BPH Migas Dibubarkan?
Foto : winNetNews.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Investasi di sektor hilir minyak dan gas bumi (migas) diharapkan lebih menarik dan meningkat. Pasalnya, pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menghapus kewajiban Surat Keterangan Penyalur (SKP) BBM, LPG maupun BBG. Badan Usaha Niaga Umum BBM hanya wajib melaporkan penunjukan Penyalur kepada Menteri ESDM setiap bulannya.

Penghapusan SKP tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas yang diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan pada tanggal 21 Februari 2018.

“Sesuai Permen ESDM 13 Tahun 2018 tersebut, Badan Usaha Niaga Umum BBM hanya wajib melaporkan penunjukan Penyalur kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas dan Badan Pengatur Hilir Migas setiap bulan. Penyalur yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha Niaga Migas dapat menyalurkan BBM, BBG dan LPG setelah adanya Surat Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Migas,” papar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Harya Adityawarman dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Kamis (15/3/2018) di Auditorium Migas, Jakarta.

Dengan adanya pemangkasan SKP ini, menurut Harya, akan memudahkan badan usaha untuk melakukan kegiatan bisnisnya karena rantai birokrasi kini menjadi lebih pendek. “Kalau badan usaha sudah pasti lebih senang tidak ada SKP. Rantai birokrasinya yang harusnya dia mengurus SKP, sekarang dengan adanya surat kerja sama, sudah bisa melakukan kegiatan (bisnis),” katanya.

Terkait kewajiban pelaporan penunjukan penyalur, laporan Badan Usaha Niaga Umum BBM harus memuat data-data yaitu nama penyalur, akta pendirian, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP, dokumen keselamatan sesuai dengan peraturan perundangan, dokumen lingkungan, izin lokasi dari Pemda/Pemkab serta dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan sarana dan fasilitas penyalur. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*