Perizinan Jadi Masalah Utama Pembangunan Smelter

10900

JAKARTA (INDOPETRO)- Masalah izin masih menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan smelter. Apalagi smelter akan banyak di daerah-daerah. Demikian poin utama dari sambutan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Halim Kalla dalam acara Smelter and Energy Week pada Rabu (14/3/2018) di Jakarta. Halim, yang mewakili Rosan Roeslani, Ketua Umum Kadin, meminta pemerintah, khususnya Pemda (Pemerintah Daerah) untuk mempermudah perizinan pembangunan smelter

“Cina mau bangun smelter di Kolaka, Sulawesi tapi izin-izinnya terkendala,” kata Halim. Oleh karena dia berhap ada proses izin yang lebih dipermudah.

Walaupun demikian, adik kandung Wakil Presiden Jusuf Kalla ini juga meminta perusahaan asing yang hendak membangun smelter dapat bersinergi dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri. “Bila bersinergi maka persoalan izin-izin baik dari pihak Bupati dan masyarakat lokal dapat lebih mudah,” ujarnya. Ke depan tidak ada masalah lagi kesulitan perizinan.

Lebih jauh Halim mengungkapkan bahwa potensi tambang nikel di Sulawesi sangat banyak. “Terdapat sekitar 200.000 hektar. Baru sekitar 20.000 hektar yang dikuasai,” paparnya.

Pihaknya juga mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi larangan ekspor row material. “Selama ini row material lebih banyak diekspor ke Cina. Sedangkan nilai tambahnya tidak ada,” katanya. Menurut catatan, di Sulawesi Utara, sekitar 80% perusahaan smelter berasal dari Cina.

Menurut Halim, dengan adanya PP kewajiban membangun smelter, dapat dipastikan bisa memberi dampak positif. Misalnya membawa peluang terbukanya pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan tumbuhnya industri.

Halim juga mengingatkan bahwa pembangunan smelter juga menuntut ketersediaan pasokan listrik. “Dibutuhkan listrik kapasitas 10 -30 Mega Watt (MW) untuk satu smelter,” kata Halim. Namun dia juga meyakinkan pada calon investor agar tidak ragu untuk membangun smelter. Pasalnya, di Sulawesi pun pasokan listrik cukup tersedia. Misalnya melalui tenaga hydro berkapasitas 300 MW. (Sofyan)

Halim juga menyatakan bahwa saat ini terdapat 26 perusahaan yang membangun smelter nikel di Sulawesi. “Perusahaan tersebut diperbolehkan untuk membawa tenaga kerja ahli dari negerinya. Bahkan tenaga kasar pun juga diperbolehkan dibawa,” cetus Halim. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*