Benarkah Proyek Terminal LPG Refrigerated Pertamina Probolinggo Dikelilingi Mafia?

24200

JAKARTA (INDOPETRO)- Pertamina dikabarkan menolak surat PT Wijaya Karya tentang pengajuan kerjasama pembangunan terminal LPG Refrigerated di kabupaten Probolinggo. Padahal PT Wijaya Karya ingin melaksanakan himbauan Presiden agar sesama BUMN bersinergi dalam membangun infrastruktur minyak dan gas bumi (migas).

Perusahaan plat merah ini telah melayangkan surat permohonan tertanggal 1 Februari 2018 dengan nomor surat PSO 1.03/A.DIR 1690/2018 perihal kerjasama investasi Pembangunan Terminal LPG Regasifited di pinggir pantai daerah Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Skema kerjasama yang diajukan berupa Joint Venture – Built Operate Own ( JV – BOO) dengan investasi total sekitar USD 300 juta.

Namun surat pengajuan kerjasama ditolak secara halus oleh Pertamina. Perusahaan energi nasional ini beralasan dalam RKAP tahun 2017 telah direncanakan untuk membangun sendiri tanpa perlu bekerjasama dengan pihak lain, termasuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, proyek ini pernah ditenderkan Pertamina pada 2016 dengan skema BOOT. Proses mekanismenya melalui beauty contest. Saat itu, perusahaan 11 konsorsium swasta berminat dan memberikan penawaran kepada Pertamina setelah masing-masing peserta beauty contest menghabiskan jutaan dollar untuk biaya survei dan membayar konsultan untuk persiapan penawarannya. “Anehnya, Direktur Keuangan Pertamina merangkap Wakil Ketua Tim Tender Arief Budiman membatalkan proyek tersebut pada sekitar April 2017, tanpa alasan yang jelas. Kontan saja semua peserta tender bingung atasproses bisnis di Pertamina,” kata Yusri pada wartawan, Jumat (9/3/2018) di Jakarta.
.
Menurut Yusri, tertundanya pembangunan terminal LPG ini, tentu menguntungkan pengusaha yang menyediakan fasilitas floating storage LPG agar tetap disewa terus oleh Pertamina.

Padahal ketergantungan Pertamina untuk terus menyewa kapal Floating Storage LPG, lanjut Yusri, justru akan menambah biaya keekonomian harga jual LPG Pertamina. “Bisa dipastikan akibat ketidakefisienan berkepanjangan proses bisnis Pertamina berakibat pada konsumen. Pihak konsumen harus membeli LPG lebih mahal dari harga yang seharusnya,” tandasnya.

“Berdasarkan kasus ini dan beberapa kasus tertundanya proyek RDMP (Refinery Develoment Masterplan Project), (Grass Root Refinery GRR) dan fasilitas infrastruktur BBM Pertamina seperti proyek CCT Lawe Lawe Kaltim dan lainnya diduga ada permainan kotor oleh sekelompok orang kuat yang turut mempengaruhi direksi Pertamina agar keuntungan mitra Pertamina pemilik 3 floating storage LPG tidak berkurang tetapi Pertamina tetap tidak efisien selamanya dalam mengelola bisnisnya,” terangnya.

Pertamina, tambah Yusri, pernah mengalami hal serupa dalam operasi BBM dengan adanya kapal floating storage BBM di Teluk Semangka dan Kalbut. “Kasus ini dapat dihilangkan dengan pembangunan Transit Terminal BBM di Merak dan Manggis Bali. Kini hal serupa terjadi di LPG. Apakah akan dibiarkan terus berlangsung?” tanya Yusri.

Untuk itu Dirut Pertamina, kata Yusri, harus bisa menjelaskan ke publik alasan penolakan kerjasama investasi Pembangunan Terminal LPG Regasifited di Paiton, Probolinggo oleh PT Wika. “Apakah benar Pertamina serius akan membangunnya sendiri ditengah keuangan Pertamina yang berdarah-darah? Dan yang paling celaka, perubahan skema BOOT ke EPC telah ditenderkan dengan membuat proses pra-kualifikasi yang tidak lazim, yaitu diumumkan pada 12 Februari 2018 kepada peserta peminat tetapi hanya dibatasi waktu 2 hari untuk pendaftarannya,” ujar Yusri. Modus ini, lanjutnya, diduga tak lain ada upaya memenangkan perusahaan yang berhubungan dekat dengan direksi Pertamina.

“Agar proses bisnis di Pertamina tidak dipersepsikan buruk oleh publik sebagai sarang bancakan para mafia maka penjelasan Dirut Pertamina menjadi penting agar tidak menimbulkan banyak spekulasi,” tegas Yusri.

Namun jika Dirut Pertamina benar ingin semakin baik proses bisnisnya, Pertamina harus menjunjung tinggi asas GCG. “Proses tender yang sudah dilakukan dengan waktu yang tidak wajar seharusnya dibatalkan dan diulang kembali dengan memberikan kesempatan waktu yang wajar kepada semua perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang,” harapnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*