Komisi 7 DPR Perjuangkan PLTN Masuk Kebijakan Energi Nasional

13800
Embrio PLTN Disosialisasikan ke Publik
Foto: manajemenproyekindonesia.com

TANGERANG SELATAN (INDOPETRO)- Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sejatinya masuk dalam kebijakan energi nasional. Selama ini PLTN masih menjadi pilihan terakhir.

Sebagai bangsa yang besar, seharusnya pemerintah mampu menyediakan energi. “Untuk menjadi negara maju mustahil diwujudkan kalau base loud listriknya kurang,” kata Kurtubi, anggota Komisi VII DPR dalam satu diskusi pada Kamis (8/3/2018) di Serpong, Tangerang Selatan. Apalagi sejak masa Presiden Soekarno, penelitian energi tenaga nuklir telah dimulai.

Selama ini kebutuhan listrik dikembangkan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). “Lebih 60% PLTU berbasis batubara ini dikembangkan selama ini. Kasihan rakyat terpapar debu batubara,” kata Kurtubi. Oleh karena itu, sudah saatnya dikembangkan PLTN.

“Karena PLTN juga dapat mendorong tumbuhnya industri. Industri selain menciptakan lapangan kerja juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” tandas politisi partai Nasdem ini. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar kebijakan pembangunan kelistrikan dengan mengakomodir pemanfaatan tenaga nuklir.

“Membangun pembangkit listrik dengan energi nuklir adalah program jangka panjang. Bukan program jangka pendek 1 atau 2 tahun ke depan,” katanya.

Menurutnya, negara-negara maju di Eropa, juga di Asia, telah memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit listrik utama. Misalnya Amerika yang sumber energi listriknya 20 persen dari pembangkit listrik tenaga nuklir, demikian juga Prancis konstribusi nuklir sebesar 70 persen. “Jepang yang sebetulnya sangat trauma dengan nuklir yang menghanguskan Nagasaki dan Hirosima, justru sebagaian besar pembangkit listriknya menggunakan tenaga nuklir,” katanya.

Kurtubi juga mengutarakan bahwa dirinya juga saat ini menggagas PLTN di Nusa Tenggara Barat (NTB). Walaupun skalanya masih kecil.

Diketahui, Pemprov NTB telah menjalin kerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) pada akhir Februari 2018.

Gubernur NTB, TGH Zainul Majdi, menandatangani MoU dengan Batan, terkait kerjasama penelitian sektor energi. MoU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Kerjasama antara Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M. Si dengan Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir Batan, Suparman.
Penandatangan kerjasama penelitian dan pemilihan tapak pembangkit listrik tenaga nuklir di NTB. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*