Menteri BUMN Siap Hadapi Gugatan FSPPB

16500
Menteri Rini Angkat Dirut Pertamina Dalam Waktu Dekat
Foto: tempo.co

JAKARTA (INDOPETRO)- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap hadapi gugatan dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terkait perubahan nomenklatur PT Pertamina. Hal tersebut diungkapkan oleh BUMN, Rini Soemarno. “Pemerintah siap jika memang ada gugatan terhadap keputusan perubahan nomenklatur Pertamina,” kata Rini, pekan lalu pada wartawan, di Jakarta.

Dia pun mengaku tidak akan undur dan siap menghadapi proses hukum yang berlaku. “Kita ikuti hukum saja bagaimana prosesnya,” katanya.

Pemerintah kata Rini bermaksud membuat Pertamina menjadi lebih baik dengan menjadikan Pertamina lebih transparan, makin baik dari sisi good corporate governance (GCG) serta mampu meningkatkan keuntungan usaha.

“Yang dilakukan Kementerian BUMN itu bagaimana perbaiki perusahaan negara. Nah SP itu tentunya harusnya pikirkan yang terbaik untuk perusahaan. Saya bingung kenapa kok SP nya mempersoalkan hal seperti ini yang sebenarnya baik untuk mereka,” ungkapnya.

Diketahui, FSPPB secara resmi telah melayangkan gugatan atas keputusan perubahan nomenklatur PT Pertamina (Persero) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Noviandri, Presiden FSPPB mengungkapkan setelah dokumen dimasukkan dalam beberapa minggu ke depan akan dilanjutkan beberapa minggu kedepan.

“Federasi sudah memasukan gugatan soal SK 39 tersebut ke PTUN pada hari Rabu lalu. Saat ini sedang pemeriksaan berkas mungkin bisa satu atau dua minggu dan setelah itu mungkin akan ada pemanggilan pihak tergugat,” kata Noviandri.

SK Nomor 39/MBU/02/2018 berisi tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur, pengalihan tugas anggota direksi Pertamina.

Isi SK tersebut mencakup, memberhentikan Yenni Andayani sebagai Direktur Gas Pertamina; menghapus direktur gas; direktur pemasaran menjadi direktur pemasaran retail; menambah posisi direktur pemasaran korporat, menambah posisi direktur logistik, supply chain, dan infrastruktur. Serta menetapkan Muchamad Iskandar menjadi direktur pemasaran korporat dan merangkap sebagai pelaksana tugas direktur pemasaran retail hingga diangkat pejabat definitif dan mengangkat Nicke Widyawati menjadi direktur logistik, supply chain, infrastruktur dan merangkap direktur SDM hingga diangkat pejabat definitif.

Noviandri menjelaskan, gugatan dilakukan karena sudah merupakan kewajiban pekerja ikut menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Hal itu diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pertamina dalam pasal 7 ayat (7 ) bahwa Federasi mempuyai ruang memberikan kajian dan masukan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan dan ini dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*