Tidak Urus Langsung, SKK Migas Tidak Diam Tangani Izin Lahan

11500
Tidak Urus Langsung, SKK Migas Tidak Diam Tangani Izin Lahan
istimewa

JAKARTA (INDOPETRO)- Masalah pengadaan lahan untuk kepentingan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tidak ditangani langsung oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Padahal semula ada keinginan dari pihak SKK Migas untuk turun langsung menangani persoalan lahan.

“Memang pernah kita diskusikan. Setelah kita review secara legal ternyata ada UU yang menaunginya,” kata Sukandar, Wakil Kepala (Waka) SKK Migas, Jumat (2/3/2018) di Jakarta. Kendati demikian, pihaknya tidak kemudian berdiam diri.

SKK Migas yang ada di daerah kantor perwakilan tetap bekerja penuh dengan pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) untuk mengurusi persoalan lahan. “Pihak kontraktor yang tetap berperan utama dalam pengadaan lahan,” ujarnya.

Menurutnya, kunci utama dalam pengadaan lahan terletak pada aspek komunikasi dan sosialisasi. “Hal ini perlu dilakukan ke berbagai pihak. Termasuk juga mengkomunikasikan masalah NJOP dan lain semacamnya,” katanya.

Lebih jauh Sukandar menyatakan bahwa perizinan masalah lahan semestinya juga lebih mudah. Karena lahan-lahan bagi industri hulu migas tidak berada di daerah-daerah perkotaan. “Mestinya jauh lebih mudah dan simpel izinnya,” katanya.

Seperti diketahui, semula diharapkan SKK Migas dapat mengurusi pembebasan lahan untuk peruntukan industri hulu migas. Hal tersebut diungkapkan Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didi Setiadi. “SKK Migas itu bagian dari pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah bagi kepentingan umum jadi secara cantolan UU sudah ada,” kata Didi.

Jamak diketahui, selama ini salah satu hambatan eksplorasi dan eksploitasi migas karena permasalahan pembebasan lahan. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*