Selain Pengusaha, Pemerintah Berperan Penting pada Daya Saing Hulu Migas

19000

JAKARTA (INDOPETRO)- Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Satya Widya Yudha berpendapat investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia masih bertolak belakang dengan perbaikan iklim usaha dalam negeri yang saat ini terjadi.

Memasuki 2018, secara umum iklim usaha Indonesia sudah mengalami perbaikan, dibuktikan dengan naiknya peringkat kemudahan berusaha Indonesia (Ease of Doing Business) tahun ini dari peringkat 91 menjadi 72.

“Namun hal itu belum tercermin di sektor hulu migas. Bahkan seolah bertolak belakang dengan perbaikan peringkat tersebut,” kata Satya dalam Media Briefing bertajuk “RUU Migas: Masa Depan Migas Indonesia yang Lebih Baik” di Jakarta, Rabu (28/02/2018).

Jika merujuk pada survei Fraser Institute di pertengahan 2017 terkait iklim investasi migas, Indonesia masih kalah menarik dibandingkan beberapa negara. Survei tersebut memasukkan Indonesia ke kelompok negara dengan iklim investasi terburuk bersama Venezuela, Bolivia, Libya, Irak, Ekuador, Kamboja, Prancis, dan Yaman. Di ASEAN, Indonesia masuk ke peringkat buncit.

Menurut Satya, data ini menjadi reminder bagi Indonesia untuk segera berbenah. Menurutnya perbaikan daya saing investasi di sektor hulu migas harus muncul dari dua sisi, yaitu regulasi dan industri.

“Daya saing itu harus muncul dari pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah memperbaiki berbagai regulasi sementara dunia usaha melakukan pembenahan kinerja sehingga operasional perusahaan semakin efisien,” paparnya. Regulasi yang jelas, dalam hal ini Undang-Undang (UU) Migas, dapat memberikan kejelasan bagi pelaku industri migas sehingga tercipta bisnis dan investasi yang stabil dalam jangka panjang.

Diakui Satya, Rancangan UU Migas yang merupakan revisi UU 22 Tahun 2001 menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha migas. Sayangnya hingga kini masih diproses di Badan Legislatif (Baleg) DPR.

“Masih ada proses alot dalam pemahaman Badan Usaha Khusus yang melibatkan Komisi VII dan Komisi VI. Menurut Komisi VII, BUK mengintegrasikan shulu dan hilir, yaitu SKK Migas dan BPH Migas. Sedangkan Komisi VI berpendapat induk usaha (holding) merupakan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor migas,” jelasnya. (Gadih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*