Komisi 7 DPR Sebut BUMD Mampu Kelola Blok Migas

27300
ICP Miliki Peran Penting Dalam Tentukan Postur APBN

JAKARTA (INDOPETRO)- Perusahaan Daerah (Perusda) dinilai mampu untuk menjadi operator hulu minyak dan gas (migas). Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron dalam satu diskusi pada Senin (26/2/2018) di Jakarta. “Ini dibuktikan dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur yang mengelola Vico,” kata Herman. Bahkan, lanjut politisi Demokrat ini, perusda yang mengelola Vico telah menyuplai ke PLN.

Dia juga menyatakan, blok-blok migas yang akan terminasi dalam waktu dekat sudah selayaknya diberikan ke Pertamina sebagai BUMN energi. “Logikanya BUMD saja mampu, mosok Pertamina tidak mampu,” tandasnya. Bila Pertamina bisa mengelola Wilayah Kerja (WK) yang terminasi dikelola perusahaan plat merah ini maka akan banyak manfaat yang akan diperoleh. Salah satunya dapat meningkatkan kapasitas nasional dan penerimaan negara serta memberdayakan anak bangsa. “Janganlah Pertamina hanya diberi ampas-ampasnya. Berilah Pertamina blok yang memiliki cadangan yang masih besar. Jangan blok yang cadangannya besar diberikan ke asing. Saya tidak anti asing,” ujar Herman.

Walaupun demikian, Herman tidak menampik bahwa dalam pengoperasian induatri hulu migas memiliki karakter yang khas, yaitu mempunyai resiko tinggi, high technology dan cost yang tinggi. Namun hal tersebut tentu dapat diatasi oleh Pertamina.

Sedang Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengklaim, Pertamina telah menerima penugasan untuk pengelolaan 8 blok migas yang akan terminasi pada tahun ini sehingga tidak ada lelang untuk blok terminasi tersebut.
“Mereka (Pertamina) juga sudah memutuskan untuk right to match 4 blok yang bagian dari 8 blok terminasi tahun ini. Namun, keputusan itu masih dalam bentuk pernyataan bersedia, sedangkan masalah tanda tangan masih dalam penyusunan,” ujarnya.

Dengan begitu, Pertamina juga akan mengelola blok Attaka dan East Kalimantan bagian dari 8 blok terminasi pada 2018. Sebelumnya, kedua blok itu akan dilelang oleh kementerian ESDM karena Pertamina yang sempat ditugaskan mengelolanya justru mengembalikan kepada pemerintah dengan alasan tidak memenuhi skala ekonomi.

Pertamina pun hanya mengambil empat blok yakni, blok Tuban, blok Ogan Komering, blok Sanga-sanga, dan blok Southeast Sumatera. Lalu, blok Tengah akan diunitisasi dengan blok Mahakam, sedangkan blok North Sumatera Offshore (NSO) akan diunitisasi dengan blok North Sumatera B (NSB) karena jarak yang berdekatan.

Sebagai catatan, ada 30 blok yang bakal terminasi hingga 30 tahun ke depan. Pada 28 Februari 2018, blok Ogan Komering dan Tuban akan terminasi. Pada 29 September 2018 blok South East Sumatera juga akan terminasi. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*