FSPPB Sebut Regulasi Kementerian BUMN Kontra Produktif

60400
Adanya Dekom Pertamina Seperti Tiada
Foto : nusantaranews.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menganggap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak paham tentang PT Pertamina (Persero). Pasalnya, kementerian dibawah komando Rini Soemarno ini mengeluarkan kebijakan yang kontra produktif. Apa bukti ketidakpahamannya?

“Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pertamina dalam Pasal 7 ayat (7) disebutkan bahwa Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mempuyai ruang memberikan kajian dan masukan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan,” kata Noviandri, Presiden FSPPB pada wartawan, Jumat (23/2/2018) di Jakarta.
Hal ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut Noviandri, bila ada pihak yang mengatakan FSPPB “crossline” atau melampaui tugas dan fungsinya dalam menyikapi SK Nomor 39/MBU/02/2018 berarti mereka tidak paham tentang Pertamina.

“Kalau tidak paham soal Pertamina janganlah membuat kebijakan yang pada akhirnya kontra produktif. Bila dilihat dari segi kepentingan pekerja, tentu keputusan tersebut sangat baik, karena ruang pembinaan bagi pekerja menjadi lebih.

Namun bagi FSPPB keberlangsungan bisnis perusahaan untuk kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting dari kepentingan pekerja,” tegas Noviandri. Untuk apa pekerja sejahtera tapi perusahaan tidak efisien dan boros yang akhirnya merugikan bangsa. “Kalau dengan adanya perubahan nomenklatur ini bisa meningkatkan GCG lebih efisien, seperti yang disampaikan oleh Menteri BUMN, menurut kami ini menyesatkan,” tegasnya. Bahkan justru akan menimbulkan inefisiensi dan sangat bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.

Dia juga menyatakan, statement Menteri BUMN yang siap menghadapi gugatan FSPPB adalah bentuk arogansi dan kekerasan hati. “Presiden saja sudah menerbitkan PP dan kemudian ada masukan yang lebih baik beliau tidak malu untuk mencabutnya. Federasi siap bila ruang diskusi dan komunikasi dilakukan tapi kami pesimis hal ini bisa terjadi,” tandasnya. Sebab, pihaknya telah berulangkali membuka komunikasi tetapi tidak digubris oleh Menteri BUMN.

Diketahui, Kementerian BUMN menganggap rencana FSPPB untuk memperkarakan keputusan Menteri BUMN melalui SK Nomor 39/MBU/02/2018 tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur, pengalihan tugas anggota direksi Pertamina ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan tindakan salah alamat dan tidak sesuai dengan tupoksi (tugas dan fungsi) serikat pekerja.

Fajar Harry Sampurno, Deputi bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, mengungkapkan serikat pekerja seharusnya fokus terhadap kesejahteraan pegawai bukan malah mengurusi kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Apalagi keputusan pemerintah yang merubah nomenklatur direksi tidak menyebabkan kerugian kepada pekerja Pertamina. “Salah alamat, PTUN itu kan kalau dirugikan. Pertama kenyataannya apa yang dirugikan? Jabatan tidak, gaji tidak berkurang, dan tidak ada yang diberhentikan,” kata Fajar. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*