Pemerintah Harus Atur Harga Batu Bara

27800

JAKARTA (INDOPETRO)- Pemerintah JKW-JK diminta untuk hadir dan tidak tunduk pada kekuatan oligarki dalam penguasaan sumber daya alam (SDA). Pasalnya, sebesar 90% SDA dimiliki pihak swasta, bahkan asing.

Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara dalam satu diskusi pada Rabu (21/2/2018) di Jakarta. Hal ini sesuai dengan konstitusi Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut Marwan, hingga kini, negara kalah dengan pengusaha. “Swasta dominan menguasai tambang batu bara,” katanya.

Diketahui, harga batu bara saat ini sedang naik, yaitu 100 USD per metric ton. Tingginya harga komoditas ini pun cenderung memicu potensi kenaikan tarif listrik PLN. Apalagi harga batu bara juga akan menjadi salah satu komponen (selain harga minyak) dari kenaikan tarif listrik.

Dia juga menandaskan bahwa pada 2015, PLN merugi sebesar Rp 15 Triliun. Bila negara tidak dapat mengatur harga batu bara maka yang bakal terkena dampaknya adalah rakyat. “Sebab PLN tidak mau merugi dan akan naikkan tarif listrik,” katanya. Oleh sebab itu, Marwan minta pemerintah untuk mengatur harga batu bara. “Negara harus hadir. Ini demi keadilan,” tegasnya.

Sebagai catatan, pada 2016, harga batu bara Rp630.000/ton, lalu naik jadi Rp853.000/ton tahun berikutnya. Inilah yang menyebabkan biaya penyediaan tenaga listrik PLN membengkak sekitar Rp16,18 triliun pada 2017.

Tren naiknya harga batubara sepertinya akan terus berlanjut. Pada Januari 2018, harga batubara berkalori 6.322 terkerek lagi ke posisi US$95,54/ton, atau lebih dari Rp. 1.297.000/ton. Bahkan Februari ini, Kementerian ESDM kembali menaikkan harga batubara acuan (HBA) menjadi US$100,69 per ton. Tidak mengherankan bila biaya penyediaan listrik tahun ini diperkirakan bakal naik sekitar Rp23,8 triliun. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*