Buntut Furlough Freeport, Nasib Pekerja Terkatung-katung 10 Bulan

30200
Buntut Furlough Freeport, Nasib Pekerja Terkatung-katung 10 Bulan
Foto : ekonomi.inilah.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Kebijakan efisiensi biaya yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan mengeluarkan kebijakan Furlough pada 26 Februari 2017 dengan mengurangi jumlah tenaga kerja baik kontraktor, privatisasi maupun Pekerja PTFI dijalankan tanpa ada kriteria yang jelas dalam pemilihan karyawan serta tidak adanya pemberitahuan atau perundingan terlebih dahulu terhadap para karyawan maupun serikat agar mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Menurut Nurkholis Hidayat, advokat dari Lokataru, kebijakan yang dikeluarkan oleh PTFI membuat Pekerja PTFI melakukan upaya untuk perundingan yang diajukan Serikat Pekerja, PUK SPKEP SPSI untuk membahas Furlough. Namun terkait dengan permintaan – permintaan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, PTFI menolak ajakan perundingan dengan dalih “keputusan untuk membebaskan pekerja dalam bentuk menjalani cuti ke tempat asal disertai dengan pembebasan kewajiban kerja adalah salah satu upaya mengurangi kegiatan operasional yang dilakukan sebagai tahapan berikutnya dari upaya efisiensi”.

“Akibat dari tidak digubrisnya permintaan perundingan yang diajukan Serikat Pekerja, PUK SPKEP SPSI akhirnya mengirimkan surat tanggal 20 April 2017 terhadap perusahaan untuk memberitahukan rencana mogok kerja yang akan dilaksanakan pada 1 – 22 Mei 2017. Respon manajemen PTFI atas pemogokan juga sangat disayangkan, karena menganggap mogok tidak sah dengan dalih tidak pernah terjadi perundingan diantara perusahaan dengan serikat kerja,” kata Nurkholis pada wartawan, Selasa (20/2/2018) di Jakarta. Selama melakukan mogok kerja Pekerja PTFI mengalami beberapa tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.

“Manajemen PTFI melalui camp office dan security melakukan tindakan kekerasan dengan mengeluarkan barang secara paksa dari barak karyawan. Kemudian pada saat aksi spontanitas karyawan yang melakukan mogok kerja yang setidaknya diikuti 2.000 karyawan di lokasi Check Point (CP) mereka diminta untuk membubarkan diri dengan cara-cara yang tidak manusiawi. penggunaan alat water canon dan gas air mata serta rotan dan tangan kosong aparat gabungan digunakan untuk membubarkan karyawan yang sedang beraksi dan beribadah,” tambahnya. Akibat dari aksi tersebut, setidaknya terdapat 19 orang yang ditangkap dan beberapa diantaranya masih dalam proses penahanan.

Lebih jauh Nurkholia menyatakan, saat ini hampir 10 bulan nasib pekerja PTFI berada di ‘persimpang jalan’ akibat kebijakan Furlough PTFI. Tentunya untuk dapat bertahan hidup para pekerja harus mencari berbagai cara untuk tetap menyambung hidup mereka dan keluarganya. Selama menjalani proses mogok, banyak peserta mogok kerja bertahan dengan bekerja ‘serabutan’. “Beberapa diantara mereka terlibat dalam proyek infrastruktur sebagai buruh bangunan lapas, sebagian menjalani menjadi tukang ojek, berdagang kecil-kecilan, dan menjalani pekerjaan informal lainnya. Saat ini, hampir disemua pangkalan ojek di kota Timika dapat ditemui pekerja PTFI yang terlibat dalam pemogokan,” ungkapnya.

Selain harus mencari berbagai cara untuk membuat asap dapur tetap mengepul, imbuh Nurkholis, para pekerja PTFI yang melakukan mogok kerja harus menerima kenyataan dinononaktifkan status kepesertaan BPJS Kesehatannya. “Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan telah berdampak serius pada kondisi kesehatan pekerja karena mereka tidak mampu melakukan pembayaran sendiri untuk pemeliharaan kesehatan yang berkelanjutan,” katanya. Akibatnya sekitar 15 orang tercatat meninggal dunia karena sakit yang diderita tidak tertangani dan terhentinya layanan medis.

Tentunya, ungkap Nurkholis, masih banyak dampak dari kebijakan Furlough terhadap Pekerja PTFI seperti, pemblokiran rekening Bank yang dilakukan oleh Bank Papua, BNI, BRI, Mandiri dan Bank Niaga tanpa melalui proses ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan, tidak terpenuhi Hak atas Perumahan dari pekerja PTFI yang tidak mampu membayar biaya rumah kontrakan atau rumah kos, serta Hak atas pendidikan dari keluarga pekerja yang banyak dari anak-anak mereka harus berhenti sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*