Prioritaskan EBT, DPR Desak Pemprov Sumbar Kurangi Pemanfaatan Batubara

14700
IRESS Desak Pembentukan UU Minerba Baru Harus Ditunda
Foto: tirto.com

PADANG (INDOPETRO)- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengurangi pemanfaatan batubara untuk listrik. Desakan ini didasari dengan harapan adanya bauran energi di Sumbar dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Hingga kini porsi batubara sebagai bahan baku pembangkit listrik masih di atas 50 persen. Sementara pemanfaatan EBT, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sudah menyentuh 40 persen.

“Saya merasa roadmap energy mix Sumatera Barat bagus sekali karena batubara merusak lingkungan. Tapi lebih baik bauran energi untuk batubara di Sumbar dibatasi maksimal 40 persen. Sisanya dari air atau panasbumi,” kata Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja,di Padang, Senin (19/2/2018).

Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu, pada kesempatan yang sama berpendapat langkah yang diambil Pemprov Sumbar sudah tepat untuk membuka lebar kesempatan bagi investor yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga EBT, seperti air, biomassa, dan panasbumi.

Gus Irawan mengakui saat ini masih terdapat beberapa ganjalan untuk pemanfaatan EBT, seperti status hutan lindung dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP). Dengan demikian pihaknya menjanjikan mengadakan mediasi antara Pemprov Sumbar dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Ganjalan lainnya adalah biaya pokok penyediaan listrik yang tidak ekonomis untuk panasbumi. Ini bisa disiasati dengan memberi insentif bagi yang mengembangkan EBT,” katanya, “Batubara memang bahan yang paling murah, namun tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan EBT di mana penggunaannya (batubara) merusak lingkungan dan ada opportunity cost yang harus kita tanggung.” (Gadih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*