Presiden Diminta Tegas Bereskan Hubungan Menteri BUMN dan Dirut Pertamina

33200
Calon Dirut Pertamina Definitif Harus Ahlinya
Foto: komoditas.co.id

JAKARTA (INDOPETRO)- Melihat perkembangan buruk sikap Board of Directors (BOD) PT. Pertamina (Persero) atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 13 Februari 2018 terhadap perubahan nomenklatur organisasi Pertamina dapat dikatakan sebagai “cilaka 13” terhadap masa depan Pertamina. Pasalnya, ada sebagian anggota BOD khawatir ketegangan antara Dirut Pertamina Elia Masa Manik dengan Menteri BUMN Rini Soemarno akan berlarut-larut.

Kebingungan ditingkat anggota direksi tentu akan berimbas ke level jabatan SVP (Senior Vice President) dan VP (Vice President) hingga Manager, yang menjadi ujung tombak operasional kegiatan Pertamina. Misalnya menyangkut pengadaan bahan bakar minyak (BBM), pengangkutan ke depo dan pendistribusian ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPBBE) serta para agen penyalurnya.

Apalagi 2018-2019 tahun politik. Terganggunya kinerja Pertamina akan berpotensi pada langkanya penyediaan BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) terhadap kebutuhan konsumen. Ini berkibat buruk bagi citra Presiden Jokowi yang akan maju lagi sebagai Capres 2019. Oleh sebab itu Presiden Jokowi harus cepat dan tegas tuntaskan ketegangan antara Rini Soemarno dengan Elia Masa Manik agar tidak berdampak buruk terhadap kinerja Pertamina dalam melayani kebutuhan dan tersedianya BBM dan LPG bagi masyarakat. Hal ini mengingat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS merupakan kekuasaan tertinggi di Perseroan Terbatas yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

“Kita usulkan copot Dirut Pertamina karena tidak tunduk pada keputusan RUPSLB tanggal 13 Februari 2018 sebagai keputusan tertinggi perseroan. Hal ini untuk menjaga kewibawaan pemerintah mengingat Menteri BUMN adalah pembantu Presiden,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman pada wartawan, Senin (19/2/2018) di Jakarta.

Publik juga memahami bahwa perubahan nomenklatur dan penambahan direksi tersebut dipastikan terlebih dahulu dibahas dengan Komisaris Utama dan Dirut Pertamina, seperti disampaikan Deputi BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media BUMN, Fajar Sampurno.

Menjadi sangat aneh ternyata banyak jabatan struktur organisasi hasil perubahan nomenklatur yang disahkan oleh RUPS dengan Nomor keputusan Menteri BUMN Nomor 39/MBU/02/2018 tentang “Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, dan Pengalihan Tugas Anggota Anggota Direksi Perseroan PT Pertamina” tetapi banyak jabatan pada struktur baru masih kosong.

“Ketidakhadiran Dirut Pertamina dalam RUPS dipersepsikan ada masalah yang tidak tuntas. Bahkan tersiar kabar di internal Pertamina dan kalangan masyarakat migas bahwa Dirut dengan bangganya menyatakan pembatalan pengisian jabatan Direksi baru tersebut adalah hasil usahanya,” lanjutnya. Hal ini menjadi preseden buruk bagi pengelolaan BUMN. Karena itu, tambah Yusri, perlu dilakukan perombakan besar- besaran terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina sekaligus menata ulang organisasi yang cocok sesuai masukan para ahli migas.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat. Dia meminta kepada Menteri BUMN Rini M Soemarno agar segera mencopot Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Menurutnya, Massa Manik pada realitanya telah melakukan pembangkangan dengan tidak mau tunduk terhadap hasil RUPS tertanggal 13 Februari 2018 yang telah menghasilkan perubahan nomenklatur jabatan struktur organisasi Pertamina yang baru.

Dengan adanya jabatan struktur organisasi Pertamina hasil perubahan nomenklatur masih kosong, maka menurut Binsar Effendi ada sesuatu permasalahan yang belum tuntas. “Ini yang akan membuat kewibawaan pemerintah selaku pemegang saham sepenuhnya di Pertamina yang membaik dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo terusik, dan dampaknya masa depannya Pertamina ini menjadi dipertaruhkan,” ujar Binsar.

Jika saja kondisi ini tetap dibiarkan berlarut larut, ungkap Binsar, bisa membuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di dalam negeri terganggu, yang efeknya akan bisa berimbas terjadinya kerentanan pada ketahanan energi nasional. Karena itu, perlu ada ketegasan Rini Soemarno selaku Menteri BUMN dan sebagai pembantu Presiden Jokowi untuk bersikap.

“Segera copot Massa Manik dari jabatan Dirut Pertamina demi menyelamatkan Pertamina,” tegas Binsar. Apalagi Dirut tidak menyetujui orang-orang yang ditunjuk oleh RUPS, sehingga jabatan struktur organisasi Pertamina yang baru dibiarkan kosong. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*