eSPeKaPe Sinyalir Ada Friksi Menteri BUMN Vs Dirut Pertamina?

8600

JAKARTA (INDOPETRO)- Rencana holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno membuat rencana pembahasan UU Migas No. 22 Tahun 2001 di DPR menjadi berantakan. Pasalnya, holding minyak dan gas bumi (migas) yang diinisiasi oleh Menteri BUMN hanya pada tataran sempit. Apa maksudnya?

“Holding migas hanya ditujukan untuk mencaplok PGN menjadi anak perusahaan Pertamina. Holdingisasi BUMN ini sendiri berlawanan dengan konsep Badan Usaha Khusus dalam Revisi UU Migas yang akan membentuk lembaga baru dan menjadi induk holding migas yang menaungi PGN, Pertamina, SKK Migas dan BPH Migas,” kata Binsar Effendi Hutabarat, Ketum eSPeKaPe dalam sambutannya pada acara HUT ke XVII Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) pada Sabtu (17/2/2018) di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat.

Menurutnya, pencaplokan Pertagas oleh PGN juga sangat berbahaya. “Sebab Pertagas yang menjadi anak perusahaan Pertamina justru selalu meraup laba bersih setiap tahunnya yang relatif stabil,” lanjut Binsar. Sedang PGN dalam lima tahun terakhir tidak tanggung-tanggung penurunan laba bersihnya hingga mencapai 87,64 prosen.

Lebih jauh Binsar juga menanggapi persoalan perubahan struktur baru yang kabarnya menyisakan cerita sendiri. “Tampaknya terjadi friksi antara Menteri BUMN dengan Dirut Pertamina,” ujar Binsar. Adanya perubahan itu, lanjut Binsar, karena Dirut Pertamina bisa dikatakan membangkang pada usulan Menteri BUMN.

Dia juga mengutarakan, beredar kabar bahwa Dirut Pertamina telah melakukan lobi-lobi hingga ke istana sehingga Menteri BUMN mencoba mengakomodasi usulan Dirut Pertamina. “Akhirnya terpaksa hasil RUPS disetujui sekalipun suasana tidak lagi kondusif bagi Pertamina ke depannya. Jika informasi itu benar, maka kementerian BUMN bisa melakukan RUPS Luar Biasa untuk memberhentikan dan mengganti semua jajaran direksi dan komisaris Pertamina berdasarkan UU Perseroan Terbatas,” ujar Binsar. Sebab kekuasaan tertinggi terletak pada RUPS, bukan dewan direksi atau dewan komisaris.

Sejak dimulainya RUPS pada Nopember 2014 hingga 13 Februari 2018, telah terjadi 5 kali pergantian struktur. Maka, imbuh Binsar, jadi wajar jika pihak internal Pertamina saat ini bergejolak. “Jabatan direktur adalah jabatan karir yang pantas diberikan pada karyawan Pertamina yang merintis dari bawah dan memiliki kompentensi serta integritas tinggi,” tandasnya.

Binsar juga menambahkan, bila sekarang disimpulkan penyebab utama karena logistik dan suplai yang tidak beres sehingga organisasi dan tata kerja perlu dirombak maka hal ini adalah hasil identifikasi persoalan yang salah total. “Sepertinya terjadi mis informasi, kenaifan, dan simplifikasi persoalan. Nomenklatur baru direksi yang diputuskan dalam RUPS akan menyebabkan perlunya perombakan fundamental struktur organisasi,” cetus Binsar.

Sebagai catatan, HUT ke XVII eSPeKaPe jatuh pada 10 Februari 2018. Tetapi karena ketum eSPeKaPe berhalangan maka peringatan HUT dilangsungkan pada Sabtu (17/2/2018) di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*