Anomali Bongkar-Pasang Jajaran Direksi Pertamina

26300
Anomali Bongkar-Pasang Jajaran Direksi Pertamina

JAKARTA (INDOPETRO)- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sangat menyesalkan terbitnya SK 039/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Pertamina.

Ada sebelas orang yang menjadi direksi Pertamina sesuai dengan SK. “Jadinya kesebelasan direksi Pertamina. Ini jumlah paling banyak dan jadi keputusan tidak melalui kajian ilmiah,” kata Noviandri, Presiden FSPPB pada wartawan, Rabu (14/2/2018) di kantor Sekretariat FSPPB, Jakarta. Kebijakan tersebut akan berdampak pada biaya operasional yang akan membengkak.

Menurutnya, langkah ini pun tidak selaras dengan cita-cita Presiden Jokowi. ‘”Pada 2014 Jokowi berjanji akan membesarkan Pertamina dengan organisasi yang lebih ramping, efisien dan efektif,” katanya.

Dia juga menyatakan bahwa adanya pemisahan kegiatan di Direktorat Pemasaran dan Direktorat Pemasaran Ritel akan menyulitkan operasionalnya. “Kedua direktorat tersebut menggunakan infrastruktur yang sama,” lanjut Noviandri. Bahkan akan menyulitkan koordinasi di lapangan.

Lebih jauh Noviandri mengemukakan bahwa pemisahan direktorat juga menjadi anomali. Pasalnya, pemerintah sedang menggagas holding minyak dan gas bumi (migas) antara Pertamina-PGN yang diharapkan bisa efisien tetapi di sisi lain justru menciptakan ketidakefienan.

Menurut Noviandri, pihaknya juga mendorong Komisi VI DPR untuk memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno terkait SK Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Pertamina. “Sebab selama ini anggota dewan cenderung menuding Pertamina dalam proses bisnisnya dianggap tidak efisien,” imbuhnya.

Noviandri juga mengungkapkan bahwa penambahan direksi Pertamina akan membengkakkan biaya yang besar. “Karena itu kita mendorong BPK dan KPK untuk mengaudit Pertamina dan Kementerian BUMN,” tegas Noviandri.

Menurut penuturan Noviandri, perubahan organisasi seharusnya menjadi langkah korporasi. “Usulan perubahan organisasi dan perubahan jajaran direksi harus muncul dari direksi dan komisaris. Setelah itu baru kemudian diusulkan ke Kementerian BUMN sebagai RUPS tunggal. Faktanya tidak seperti itu. “Untuk menjaga profesionalitas kami usulkan pada Komisaris Pertamina untuk undur diri. Karena mereka tidak dianggap lagi oleh Kementerian BUMN sebagai representatif pemerintah di Pertamina,” tandasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*