Presiden KSPMI : Perombakan Direksi Pertamina Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan

10000
Calon Dirut Pertamina Definitif Harus Ahlinya
Foto: komoditas.co.id

JAKARTA (INDOPETRO)- Rencana pergantian direksi PT Pertamina (Persero) oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sontak mendapat reaksi keras. Salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI).

KSPMI mencermati konstelasi yang berkembang seputar pergantian direksi Pertamina. “Bagi banyak pihak termasuk Pekerja Migas/Pertamina adalah menjadi pertanyaan bila pergantian Direksi yang akan terjadi di Pertamina adalah Pergantian Rezim Direksi yang ke-9 selama 15 tahun.

Padahal UU menegaskan dalam keadaan normal penugasan direksi BUMN adalah 5 tahun. “Bisa dibayangkan pergantian yang begitu sering menunjukkan ada yang salah dalam penetapan Direksi. Apakah itu masalah kinerja maupun kompetensi figur yang tidak tepat, atau kebijakannya tidak pas,” kata Faisal Yusra, Presiden KSPMI pada sejumlah media, Selasa (13/2/2018) di Jakarta.

Sebagai salah satu personal yang pernah bertanggungjawab mengelola Business Process di Pertamina, lanjutnya, adalah menjadi pertanyaan bila direksi Pertamina bertambah banyak sampai 11 Direksi seperti yang diberitakan akhir-akhir ini tanpa adanya perubahan proses bisnis yang signifikan. “Ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pemborosan yang nyata,” tegas Faisal.

Demikian pula, ungkap Faisal, bila direktorat pemasaran yang direncanakan silo-silo menjadi direktur pemasaran industri dan direktur pemasaran retail ditambah direktur logistik/perkapalan. “Ini akan mengganggu banyak hal di lapangan karena kenyataannya sumbernya satu sektor dan pengaturan masing-masing direktorat dengan KPI masing-masing akan menimbulkan masalah besar di area suplai & distribusi. Hal yang sama dahulu telah pernah terjadi di saat BBM dan LPG memiliki KPI terpisah. Perlu effort yang sangat besar untuk membuat keduanya bersinergi,” tandasnya. Padahal kedua sektor itu masih dalam naungan satu direksi. “Bisa dibayangkan betapa runyamnya bila tiga sektor yang bersentuhan langsung memiliki masing-masing direksi dan masing-maisng KPI/target,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, organisasi direksi Pertamina yang sejalan dengan proses bisnisnya sesuai maksud dan tujuannya yang diatur dalam AD dan UU Migas adalah sebagai berikut: Pertama, Direktur Utama. Kedua, Direktur Hulu & Gas. Ketiga, Direktur Hilir. Keempat, Direktur Keuangan & IT. Kelima, Direktur SDM. Keenam, Direktur Portofolio Bisnis & General Affair.

Oleh sebab itu, ungkap Faisal, pihak ekerja Migas/Pertamina berharap seluruh upaya perubahan Direksi adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja, bukan hal lain seperti membagi-bagi kekuasaan maupun kesempatan apalagi dikaitkan dengan hal subyektif seperti politik misalnya.

“Pekerja juga berharap, proses pemilihan dilakukan secara transparan dengan mengetengahkan kapabilitas dan kompetensi teknis dan manajerial dengan memberikan kesempatan pekerja karir yang nyata-nyata masuk dalam talent pool Pertamina sebagai bagian dari proses pembinaan dan promosi. Pekerja meyakini jabatan direksi adalah juga jabatan karir bukan jabatan politis,” kata Faisal. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*