Pengusaha Pesimis Regulasi Listrik Pacu Investasi

6300
Pengusaha Pesimis Regulasi Listrik Pacu Investasi
Foto : tribunnews.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Pengusaha listrik pesimistis kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) teranyar mampu mendorong investasi. Kenapa? Sebab, regulasi kelistrikan yang dipangkas merupakan regulasi yang tidak berlaku lagu lagi atau ompong. “Kita pesimistis bisa mendorong investasi listrik. Sebab regulasi yang dipangkas memang regulasi yang sudah tidak berlaku lagi,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (APLTMH) Riza Husni pada sejumlah media, Selasa (13/2/2018) di Jakarta.

Riza Husni mengatakan ada dua aturan yang memang sudah tidak berlaku yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2016. Dua aturan itu memang sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2017. “Jadi, regulasinya memang sudah ompong atau mati dengan sendirinya. Ada atau tidak regulasi tersebut tidak membuat investasi menjadi hidup lagi,” pungkas Riza.

Riza Husni mengatakan, semestinya Menteri ESDM Ignatius Jonan memangkas sederet regulasi yang masih berlaku dan terangan-terangan mempersulit investor dan dibuat sejak Jonan menjadi menteri di ESDM. Misalnya, ujar Riza, Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2017. Aturan ini membuat investor dan lembaga pembiayaan tidak tertarik berinvestasi ke listrik sebab ada skema penyerahan aset ketika kontrak berakhir (build, own, operate, and transfer/BOOT).

Skema ini membuat produsen listrik swasta bakal kehilangan aset sebab aset tersebut tidak akan menjadi miliknya. “Padahal, lahan untuk membangun pembangkit berasal dari perusahaan, juga tarif tidak disubsidi, harus bayar pajak, dan bunga bank tinggi, ada risiko sosial dan lingkungan yang tinggi. Tidak ada pengusaha yang minat,” papar dia.

Riza mengatakan, dengan nantinya menjadi aset PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN, pengembang kesulitan mencari sumber pembiayaan. “Harusnya Jonan mencabut Peraturan Menteri Nomor 50 tahun 2017 ini yang dia buat sendiri,” ujar dia.

Seperti diketahui, Menteri ESDM Ignasius Jonan kemarin mengumumkan adanya penghapusan 32 peraturan di lingkungannya. Menurut Jonan, kebijakan itu untuk memudahkan investasi, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. “Salah satu arahan pak presiden itu mengurangi perizinan dan peraturan, yang dipandang bisa mendorong kegiatan berusaha dan berinvestasi, terutama dari sektor dunia usaha agar makin lama makin baik,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Riza mengatakan, masih banyak regulasi lainnya di kelistrikan yang mesti dipangkas untuk mendorong minat investasi. Namun regulasi-regulasi tersebut justru tidak dipangkas oleh Kementerian ESDM. “Investor itu kan sederhana cara pikirnya. Kalau tidak menguntungkan dan risikonya banyak dan dipersulit terus dia tidak akan masuk,” ucap dia.

Dia menilai, Kementerian ESDM belum punya niat memperbaiki sistem regulasi yang ada, sehingga aturan penghambat investasi tetap dibiarkan. Pemangkasan regulasi di atas hanya untuk mengelabui Presiden Joko Widodo agar terkesan Kementerian ESDM sudah menjalankan perintah Presiden.”Ada baiknya pencabutan aturan ini harus diniatkan untuk perbaikan system bukan untuk menyenangkan hati Presiden saja,” ucap dia.

Riza mengatakan, kinerja investasi energi listrik ramah lingkungan dan efisien saat ini jauh dari harapan. Padahal ancaman kenaikkan bahan bakar minyak dan batubara yang sangat boros sudah didepan mata. “Harga BBM dan batubara mulai merangkak naik, sedangkan investasi pembangkit energi yang efisien dan ramah lingkungan kita tercecer, sepi peminat,” ucap dia. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*