Komisi 7 DPR Minta Gas Bumi Perlu Ditata Ulang

25300
Komisi 7 DPR Minta Gas Bumi Perlu Ditata Ulang
istimewa

JAKARTA (INDOPETRO)- Progres pembangunan pipa gas Kalimantan Jawa (Kalija) II menjadi salah satu poin pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan BPH Migas pada Senin (12/2/2018) di ruang rapat Komisi VII DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Pasalnya, pasokan gas yang akan dialiri di pipanya belum ada kepastian.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan proyek Kalija masih menunggu pasokan gasnya. Disamping itu, pihak kontraktor, Bakrie & Brothers juga belum bisa memberikan daftar calon pengguna gas.

Menanggapi persoalan tersebut, Kurtubi anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasdem menyatakan, “Harus ada kepastian pasokan gasnya.” Karena itu, masalah gas perlu ditata ulang.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hary Purnomo, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra. “Revisi UU Migas akan menyatukan antara hulu dan hilir migas. Sebab dengan terpisah seperti sekarang, carut marut gas akan terus berlangsung sampai sekarang,” tandasnya.

Sebagai catatan, proyek pipa Kalija II akan memiliki panjang 1.155 kilometer (km) menghubungkan Bontang, Kalimantan Timur-Mangkang, Semarang, Jawa Tengah dan merupakan kelanjutan dari jaringan pipa Kalija I.

RDP siang ini dipimpin oleh Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi VII DPR. Politisi Partai Demokrat ini membuka acara RDP.

Agenda yang dibahas diantaranya selain pipa Kalija juga soal kebijakan gas domestik dan jargas (jaringan gas).
Sedang anggota DPR yang hadir ada 11 anggota dari 4 fraksi.

“Saat ini ada keluhan soal kekurangan gas domestik dan jaringan,” kata Herman. Disamping itu juga timbul kegaduhan kekurangan gas melon serta penyaluran gas rumah tangga yang terkendala jaringan gas. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*