Komisi 7 DPR Bentuk Panja Freeport

213300
ESDM Tetapkan Proses Divestasi Saham Freeport Selesai April 2018

JAKARTA (INDOPETRO)- Kisruh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sekitar 3493 karyawan PT Freeport Indonesia memantik respon dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Apa responnya?

“Freeport Indonesia ebagai koorporasi berskala besar harus menyelesaikan berbagai kewajiban terhadap PHK karyawanya karena ini akan memengaruhi image dan kepercayaan terhadap saham perusahaan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron pada indopetronews.com, Senin (12/2/2018) di Jakarta. Persoalan PHK massal ini jangan pula dijadikan bergaining menjelang akhir kontrak di tahun 2021.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, sebaiknya kontrak PT Freeport tidak perlu diperpanjang. “Cukup sampai nanti tahun 2021 saja jika tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan kemakmuran rakyat Indonesia,” katanya. Apalagi menghambat proses divestasi 51 persen untuk Pemerintah Indonesia.

“Saya yakin Indonesia mampu untuk ambil alih Freeport Indonesia,” tegas Herman seraya mengimbuhkan, pihak Komisi VII juga sudah membentuk Panja PT Freeport Indonesia, dan segera akan mendalaminya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*