Furlough Freeport Bertentangan dengan UU Indonesia

21500
Buntut Furlough Freeport, Nasib Pekerja Terkatung-katung 10 Bulan
Foto : ekonomi.inilah.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Salah satu penyebab utama mogoknya karyawan PT Freeport Indonesia adalah diterapkannya Furlough.

“Furlough ini diterapkan oleh perusahaan tetapi bertentangan dengan kebijakan Undang-undang (UU) yang berlaku di Indonesia,” kata Eldoray Arobaya, salah seorang korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 3493 karyawan PT Freeport Indonesia pada indopetronews com Senin (12/2/2018) di Jakarta. Arti dari kata furlough adalah
cuti dari bertugas.

Pihaknya juga pernah mengusulkan agar pihak Serikat Pekerja Freeport Indonesia untuk merundingkan program Furlough dengan perusahaan sehingga mereka yang mengikuti program Furlough memperoleh kepastian dalam bekerja.

Dia juga mengutarakan, pihak Serikat Pekerja pun telah melayangkan surat hingga 3 kali pada perusahaan tetapi mendapat penolakan. “Alasannya ini (kebijakan Furlough) hak prerogatif perusahaan dan tidak ada sangkut-pautnya dengan hubungan industrial karena timbul kegelisahan dari para pekerja,” ujar Eldoray.

Sedang Syamsul Bachri, Wakil Ketua II Komisi IX DPR RI meminta bantuan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mempelajari penerapan “furlough”. Furlough ini tidak tercantum dalam undang-undang.

“Furlough ini tidak dikenal di undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, untuk itu kami minta Kemenaker untuk mempelajari kebijakan ini, apakah sudah sesuai dengan norma-norma atau tidak, jika ternyata melanggar, Menaker perlu menegur,” katanya.

Sementara Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Tenaga Kerja Kemenaker RI Haiyani Rumondang mengatakan, sejak kasus ini mencuat pada awal 2017 lalu, pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian.

“Kami telah menyurat kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara meningkatkan biaya pada pekerjanya melalui Serikat Pekerja,” katanya.

Sebagai catatan, pada 9 April 2017 para karyawan turun dari tambang Freeport ke Mimika. Pada 12 – 20 April 2017 terjadi negosiasi antara para karyawan dengan pihak perusahaan. Pada 20 April Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia mengeluarkan surat pemogokan massal. Pada 27-29 April 2017 terjadi perundingan antara para karyawan dengan PT Freeport Indonesia, yang difasilitasi oleh pemerintah. Namun perundingan tersebut belum mencapai kesepakatan bulat karena ada satu poin yang belum dapat disepakati oleh para karyawan dan PT Freeport Indonesia. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*