Saatnya Blok Eastkal Dikelola BUMD

33200
ICP Miliki Peran Penting Dalam Tentukan Postur APBN

JAKARTA (INDOPETRO)- Kepastian siapa yang bakal mengelola Blok East Kalimantan (Eastkal) pasca berakhirnya kontrak Chevron 24/10/2018 mendatang menimbulkan pertanyaan berbagai pihak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII memberi sinyal tidak akan melelang blok tersebut. Apakah ini berarti Pertamina Hulu Energi (PHE) yang bakal mengelolanya sesuai Permen ESDM No. 16/2015 dan No. 37/2016.

Terkait hal tersebut, Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Benuo Taka, Wahdiat Alghazali berharap pemerintah pusat tidak lagi menyerahkan ke PHE mengingat Pertamina tidak berminat atas Blok ini. “Rasanya aneh ketika menyatakan tidak berminat, kok malah sekarang menarik lagi ucapannya,” kata Wahdiat pada sejumlah media, Jumat (9/2/2018) di Jakarta. Menurutnya, sudah saatnya daerah, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diberikan 100% pengelolaan Blok Eastkal secara B to B, mengingat sudah 40 tahun hanya menjadi penonton.

“Kami siap dari sisi finansial, human capital dan teknologi dengan komitmen mempertahankan dan meningkatkan produksi sebagaimana kami mengeloka Blok Wailawi ex Vico yang sudah berjalan lebih dari 13 tahun dan buktinya jalan sampai sekarang,” tegas Wahdiat.

Dia juga menyatakan, “Seharusnya berikan Blok ini ke PPU apalagi sudah masuk dalam slot declining phase. Bagi PPU blok ini secara BtoB cukup ekonomis sebagai penambahan fiskal daerah yang selama ini anjlok akibat penurunan DBH Migas”.

Menurut Wahdiat, PPU sudah didukung penuh oleh Komisi VII agar dapat mengeloka secara B to B 100% diluar PI 10%.

Sementara itu, Ichwan Datu Adam, salah satu anggota Komisi 7 Dapil Kaltimra juga sangat mendukung jika Blok ini diberikan penuh ke BUMD Benuo Taka. “Apalagi Pertamina sudah cukup dengan Blok Mahakam, maka Blok Eastkal pantas dilepaskan saja ke BUMD,” tegas Ichwan.

Sedang Sekjen Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) Riduan juga mendukung Blok Eastkal diberikan 100% ke BUMD mengingat daerahnya selama ini hanya jadi sapi perah. “Coba lihat dan buktikan mana komitmen CSR yang diberikan perusahaan asing dan Pertamina kepada daerah, hanya isapan jempol saja dan buktinya kami tetap saja miskin. Menurutnya GRKB sudah berkirim surat ke Presiden agar Blok Eastkal ini diserahkan saja ke BUMD. Jika Pertamina masih ngotot maka kami pun terus akan melawan,” tandasnya.

Sebagai catatan, blok Eastkal dioperatori Chevron Indonesia Company dengan kepemilikan saham partisipasi sebesar 50% dan sisanya Inpex. Namun, pada 2016, Chevron telah menyatakan tak akan memperpanjang blok tersebut dan mengembalikannya kepada pemerintah.

Mengutip data Pertamina, produksi Blok Eastkal pada 2016 sebesar 36.500 barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd). Blok seluas 6.177 kilometer persegi (km2) itu menyimpan cadangan 213 juta barrel of oil equivalent (BOE) pada 2015. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*