Tata Kelola Energi Listrik Tidak Sinkron

6700
Pengusaha Pesimis Regulasi Listrik Pacu Investasi
Foto : tribunnews.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Untuk memenuhi kebutuhan energi pembangkit ketenagalistrikan maka mau tidak mau membutuhkan manajemen pengelolaan energi yang tepat.

Salah satu bahan pembangkitan adalah batu bara. Batu bara ini digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Listrik tidak dapat dipungkiri menjadi produk strategis dan tidak dapat digantikan, (saat beroperasi). Program 35.000 MW yang sebagian besar PLTU batubara nantinya membutuhkan paling tidak 1,5 kali lebih banyak dibandingkan sekarang,” kata Kepala Studi Energi Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa, Kamis (8/2/2018) di Depok, Jawa Barat.

Persoalan yang dihadapi adalah adanya ancaman pasokan energi (security of energy supply) yang diakibatkan tata kelola energi yang masih tidak sinkron. “Kebutuhan listrik nasional diperkirakan tumbuh sekitar 8 – 9 persen  per tahun. Akibatnya perlu percepatan dalam pembangunan pembangkit dan penyalurannya,” kata Iwa.

Mengacu pada pertumbuhan tersebut, lanjutnya, berarti setiap tahun paling tidak harus ada tambahan sekitar 5.700 MW kapasitas pembangkit baru. “Inilah yang harus disiapkan, apabila tidak terpenuhi melalui PLN dan IPP (pengembang listrik swasta), maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujar Iwa.

Namun demikian, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut tidak dapat sepenuhnya dipenuhi PT PLN karena keterbatasan kemampuan, sehingga masih ada beberapa sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali yang mengalami kekurangan pasokan daya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PLN telah membangun pembangkit tenaga listrik selain dari pembangkit listrik milik PLN sendiri juga menyewa pembangkit diesel dan melakukan pembelian listrik swasta.

Sebagai catatan, untuk mempercepat elektrifikasi dan mendukung percepatan proyek 35.000 MW Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan beberapa upaya untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, dengan menerbitkan beberapa peraturan yaitu: Permen ESDM No. 10/2017 jo. Permen ESDM No. 49/2017 tentang Pokok- Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; Permen ESDM No. 19/2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power); Permen ESDM No. 45/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik; dan Permen ESDM No. 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*