SP PLN Tuntut Pemerintah Kendalikan Harga Batubara

130900
SP PLN Tuntut Pemerintah Kendalikan Harga Batubara

indoPetroNews- Kenaikan harga batu bara US$100,6 per ton berpotensi menaikkan tarif dasar listrik. Pasalnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan sedang menggodok Peraturan Pemerintah (PP) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadikan harga batu \bara sebagai indikator kenaikan tarif listrik.

“Sejatinya pemerintah bisa mengendalikan harga batubara. Sebab naiknya harga batu bara berpotensi menaikkan tarif harga dasar listrik,” kata Jumadis Abda, Ketua Umum  Dewan Pimpinan Pusat  Serikat Pekerja  (SP) PT PLN (Persero) dalam orasinya dihadapan wartawan, Rabu (7/2/2018) di Plaza Tertutup Kantor PLN Pusat Jl. Trunojoyo Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Ibrahim, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik (FT) Universitas Indonesia (UI) dan beberapa pengurus serta anggota SP PLN.

Menurut Jumadis, biaya yang dikeluarkan PLN untuk biaya batubara per tahun sebesar Rp 30,9 triliun. “Mungkin tahun ini bisa mencapai Rp 40 triliun,” imbuhnya.

Dia juga menuturkan bahwa untuk menurunkan tarif listrik dapat dilakukan dengan menekan Biaya Pokok Produksi (BPP). “BPP bisa diturunkan dengan cara menurunkan harga energi primernya yaitu batubara. Penghematannya bisa mencapai 40%,” paparnya.

Oleh sebab itu, SP PLN menuntut kepada pemerintah dengan beberapa tuntutan, yaitu: Pertama,  mengendalikan dan menurunkan harga batu bara untuk domestik khususnya untuk pembangkit listrik yang berdampak terhadap kenaikan tarif listrik (karena dimasukkan dalam tariff adjustment).

Kedua, mengevaluasi dan menurunkan harga gas alam untuk domestik khususnya untuk pembangkit listrik minimal sama dengan harga gas alam di Malaysia sebesar RM 19,7/MMBTU (million british thermal unit) atau US$4,7/MMBTU. Apalagi sebagian gas alam Malaysia diimpor dari Indonesia.

Ketiga, menuntut pemerintah untuk merealisasikan janji JKW-JK yaitu Indonesia berdaulat dalam bidang energi dengan energi murah sebagaimana  yang disampaikan saat kampanye Pemilu. Dengan mendapatkan energi murah diharapkan bisa menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai catatan, konsumsi PLN dan Independent Power Producer (IPP) 70 juta ton per tahun. Sedang untuk konsumsi batu bara PLN sebesar 50 juta ton per tahun.

Dalam kesempatan itu, Jumadis juga mengeluhkan pihak manajemen yang memutus aliran listrik areal lokasi acara sehingga tidak dapat menggunakan alat pengeras suara. “Inilah wujud ketidakberpihakan manajemen. Padahal yang kita suarakan adalah kepentingan rakyat. Rakyat tentu menolak bila tarif listrik naik,” tegasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*