Menteri Jonan Teken Permen Pengusahaan Hilir Migas

25600
Menteri Jonan Teken Permen Pengusahaan  Hilir Migas
Foto: liputan6.com

JAKARTA (INDOPETRO) – Menteri ESDM Ignasius Jonan menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini ditetapkan pada 24 Januari 2018.

“Ini untuk lebih mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pipa dan guna meningkatkan pemanfaatan gas untuk kebutuhan di dalam negeri serta mengakomodasi perkembangan moda penyaluran gas bumi selain pipa pada kegiatan usaha gas bumi,” kata Jonan pada wartawan, Rabu (7/2/2018) di Jakarta. Permen ini untuk mengatur kembali ketentuan mengenai kegiatan usaha gas bumi pada kegiatan usaha hilir migas.

Berdasarkan hal tersebut, Menteri ESDM menetapkan Peraturan Menteri ESDM tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2 aturan ini menyatakan, pengaturan kegiatan usaha gas bumi dalam Permen ini meliputi kegiatan usaha pengangkutan gas bumi, kegiatan usaha niaga gas bumi dan kegiatan usaha penyimpanan gas bumi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kompetitif dan adil.

Pengaturan kegiatan usaha gas bumi bertujuan:

Meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur gas bumi. Menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan gas bumi sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri. Memberikan kepastian hokum dalam berusaha bagi badan usaha. Terpenuhinya hak konsumen gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional

Dinyatakan dalam Pasal 4, untuk pelaksanaan kegiatan usaha gas bumi, Direktur Jenderal  Migas menyiapkan Rencana Induk Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional, yang terdiri atas ruas transmisi, wilayah jaringan distribusi serta fasilitas dan sarana infrastruktur yang diperlukan untuk pemanfaatan gas bumi.

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional memuat informasi terkait target waktu pembangunan dan pengoperasian serta kapasitas infrastruktur yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur gas bumi, keputusan investasi dan pengembangan pasar gas bumi domestik.

Penyiapan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional, dilakukan berdasarkan kajian teknis dan ekonomis yang selaras dengan Neraca Gas Bumi Indonesia dan perencanaan infrastruktur gas bumi serta dengan menoptimalkan infrastruktur yang sudah ada.

“Direktur Jenderal (Migas) dalam menyiapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional, mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur (BPH Migas) dan badan usaha,” demikian bunyi Pasal 4 ayat 5.

Selanjutnya, penentuan ruas transmisi dilakukan dengan mempertimbangkan:

Lokasi sumber gas bumi atau lapangan gas bumi.

Lokasi potensi pasar gas bumi. Lokasi konsumen gas bumi. Kondisi infrastruktur gas bumi yang ada. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional ditetapkan oleh Menteri ESDM dan dapat disesuaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional, Badan Pengatur (BPH Migas) melakukan evaluasi dan penetapan suatu ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi yang akan dilelang hak khususnya.

Kemudian, berdasarkan hasil lelang ini, Badan Pengatur (BPH Migas) menetapkan badan usaha yang akan memperoleh Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi.

Untuk percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi, Menteri ESDM dengan pertimbangan Badan Pengatur (BPH Migas)  dapat memberikan penugasan kepada BUMN yang menjalankan usaha di bidang gas bumi untuk membangun dan mengoperasikan ruas transmisi, wilayah jaringan  distribusi dan/atau wilayah niaga tertentu. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*