Sebelas Regulasi Dicabut, Investasi Migas Bergairah Lagi?

12200
ICP Miliki Peran Penting Dalam Tentukan Postur APBN

indoPetroNews- Untuk meningkatkan minat investasi sektor minyak dan gas bumi (migas) pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melakukan berbagai terobosan. Diantaranya melakukan penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Migas.

“Ada 11 regulasi migas yang dicabut,” kata Ignasius Jonan kepada sejumlah wartawan dalam acara Konferensi Pers Menteri ESDM terkait Penyederhanaan Regulasi di Sektor ESDM, Senin (5/2/2018) di Ruang Damar, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Regulasi yang dicabut, adalah sebagai berikut;

Pertama, Permentamben No. 02/1975 tentang Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur serta Fasilitas Kelengkapan untuk Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi di Luar Wilayah Kerja Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Kedua, Keputusan MESDM No. 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Ketiga, Peraturan MESDM No. 0008/2005 tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal.

Keempat, Peraturan MESDM No. 0044/2005 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Kelima, Peraturan MESDM No. 26/2006 tentang Bahan Bakar Minyak untuk Pemberdayaan Industri Pelayaran.

Keenam, Peraturan MESDM No. 02/2008 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi dalam Negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS).

Ketujuh, Peraturan MESDM No. 22/2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Kedelapan, Peraturan MESDM No. 06/2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Kesembilan, Peraturan MESDM No 31/2013 Tentang Tenaga Kerja Asing.

Kesepuluh, Peraturan MESDM No. 22/2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Negeri.

Kesebelas, Peraturan MESDM No. 51/2017 tentang Pembinaan dan Tata Kelola Barang Milik Negara pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*